Network
Bahkan jika pemberi pinjaman mengetahui bahwa Indonesia membutuhkannya, tingkat bunga yang dipatok oleh pemberi pinjaman berpotensi akan semakin meningkat atau justru Indonesia tidak diberi pinjaman karena dianggap telah sering melanggar aturan atau perjanjian dalam berhutang.
"Karena itu sebaliknya dilakukan, minjem. Dan karena minjem di luar negeri itu pasti bunganya tinggi, karena pemberi pinjaman luar negeri tahu Indonesia butuh maka dinaikkan bunganya kan? Atau udah melanggar aturan sehingga nggak bisa lagi minjem sebanyak itu," katanya.
Baca Juga: Fadli Zon Soroti Hutang PLN yang Saingi Garuda Indonesia: Fakta Ini Juga Ikut Membuat Kita Heran
Rocky Gerung juga menyebut pemerintah seolah memaksa Bank Indonesia untuk membeli surat utang negara hanya demi mencetak uang.
Bahkan, dia mengatakan kebijakan burden sharing atas permintaan pemerintah terhadap Bank Indonesia untuk mencetak uang merupakan kebijakan publik terkait ekonomi yang tidak masuk akal.
"Jalan keluarnya nyetak duit kan dengan alasan Bank Indonesia itu disuruh beli surat berharga negara, bukan beli di pasar tapi dipaksa dibeli. Karena itu, pemerintah mendong BI 'Cetak duit lu, gua perlu duit! Kita burden sharing' padahal nggak ada istilah itu di dalam kemasukakalan pengaturan public policy," ujar dia.
Baca Juga: BUMN Lakukan Berbagai Upaya Untuk Menekan Hutang PLN, Erick Thohir: PLN Itu Hutangnya 500 Triliun
Rocky Gerung menilai ambisi dan arogansi pemerintah dapat mengacaukan kinerja institusi keuangan di Indonesia.
Sikap pemerintah yang mengintervensi Bank Indonesia untuk mencetak uang demi infrastruktur akan membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan secara jangka panjang.
"Nah ini sebetulnya yang membahayakan karena ambisi dan arogansi pemerintah justru membuat patah institusi keuangan kita. Tidak ada lagi istilah independensi Bank Indonesia, dan itu tuh akibatnya panjang ke dalam sistem perbankan secara keseluruhan," tuturnya.***
