Network
Dia juga membahas pernyataan Hadi yang dinilai menuai polemik. Pertama, soal tes cepat dan dan tes usap Covid-19. Hadi mengaku memiliki metode uji yang jauh lebih efektif dengan harga Rp10,000 hingga Rp20,000 menggunakan teknologi digital.
"Nah, ini kan sangat merugikan pihak rumah sakit, yang sebagaimana kita ketahui bahwa rapid dan swab itu bisa menyentuh ratusan ribu bahkan jutaan," katanya.
Muannas juga menilai pernyataan Hadi berpotensi menimbulkan anggapan bahwa ada pihak yang mengambil keuntungan dari tes cepat dan tes usap tersebut.
"Itu menyebabkan berita bohong dan menimbulkan kegaduhan, polemik dari berbagai kalangan. Nah itu yang saya kira profesor Hadi Pranoto itu dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang larangan berita bohong," ungkap Muannas.
Sebelumnya artikel ini telah tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul Heboh Klaim Obat Herbal Antibodi Covid-19, Anji dan Hadi Pranoto Akhirnya Dilaporkan ke Polda Metro
Muannas kemudian mengatakan Anji bisa saja dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) lantaram konten Youtube Anji yang diduga mengandung berita bohong.
Muannas melanjutkan, klaim Hadi soal penemuan obat Covid-19 kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk menekan pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Selasa, 4 Agustus 2020: Leo Terlalu Keras Kepala dan Taurus Akan Ada Kejutan
"Jangan sampai masyarakat percaya bahwa obatnya sudah dianggap ketemu, kemudian orang tidak menggunakan masker, tidak physical distancing atau tidak mengikuti proses. Sementara pemerintah berjuang habis-habisan untuk menurunkan curva Covid-19 yang semakin menimbulkan banyak korban," tutur dia.
Dalam laporan tersebut Cyber Indonesia menyertakan barang bukti berupa transkrip percakapan wawancara Anji dengan Hadi Pranoto, tangkap layar wawancara di youtube dan satu buah flashdisk berisi video.
