Network
KABAR BESUKI - Amerika Serikat (AS) telah menetapkan beberapa syarat bagi pemerintahan Afghanistan yang baru.
Pihaknya menyerukan kepada pemerintah baru untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, dengan mengatakan bahwa perilaku Taliban akan menentukan apakah Washington akan mengakui pemerintahan baru di Kabul.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan pada hari Senin, 16 Agustus 2021 bahwa AS dan sekutu internasionalnya akan mengawasi dengan seksama setelah Taliban mengambil alih negara itu dalam serangan yang hebat, merebut kendali ibukota pada hari Minggu lalu.
“Pemerintah Afghanistan di masa depan yang menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya, yang tidak menampung teroris, dan yang melindungi hak-hak dasar rakyatnya, termasuk hak-hak dasar setengah dari penduduknya perempuan dan anak perempuannya itu adalah pemerintah yang bisa kami ajak bekerja sama,” kata Price dalam jumpa pers dikutip Kabar Besuki dari Aljazeera.
Baca Juga: Persyaratan dan Jadwal Penyeberangan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk Selama PPKM Jawa-Bali
“Kebalikannya juga benar bahwa kita tidak akan mendukung pemerintah yang tidak melakukan itu,” imbuhnya.
Price juga mengatakan ada konsensus yang menentukan di komunitas internasional tentang jenis pemerintahan baru yang harus dibentuk di Afghanistan.
Hal tersebut mengutip pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari Senin yang menyerukan proses yang dipimpin Afghanistan, milik Afghanistan dengan rekonsiliasi nasional.
Negara-negara anggota DK PBB menekankan bahwa mengakhiri konflik hanya dapat dicapai melalui penyelesaian politik yang inklusif, adil, tahan lama dan realistis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk bagi perempuan, anak-anak dan minoritas.
