KABAR BESUKI – Sejumlah berita bidang politik menjadi perhatian banyak masyarakat belakangan ini. Beberapa kasus korupsi dan kasus pemerintahan terus bergulir.
Misalnya saja, mulai dari penegasan MPR bahwa tidak ada sedikit pun pembahasan masa jabatan presiden, hingga Presiden Jokowi yang mengatakan akan memulai pembicaraan dengan Ketua ASEAN terkait krisis Myanmar.
Selain berita yang disebutkan di atas, kami akan menyajikan beberapa rangkuman berita sepanjang sepekan ini.
Baca Juga: Wajib Coba! Inilah Resep Nugget Tempe Praktis dan Cocok Jadi Santapan Nonton 'Ikatan Cinta'
MPR Tegaskan Rapat PPHN Tidak Bahas Masa Jabatan Presiden
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) oleh MPR yang menghadirkan para akademisi tidak satu kali pun membahas terkait masa jabatan presiden.
“Jadi, bukan hanya tidak beralasan, tetapi saya dapat memastikan skenario tidak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR sekarang ini,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, pada Jumat, 19 Maret 2021 (Antara).
Untuk membuktikan atau mencari kebenarannya, Bamsoet memperilakukan masyarakat untuk menanyakan kepaa semua peserta FGD tersebut.
Bamsoet menegaskan bahwa membangun curiga tentang penambahan periode jabatan presiden sama sekali tidak produktif, tidak relevan dengan situasi terkini, bahkan hanya membuat gaduh.
“Negara-bangsa sedang berjuang mengakhiri pandemi dan memulihkan perekonomian dari perangkap resesi, MPR concern dengan dua persoalan itu karena berkait langsung dengan kesejahteraan rakyatm” ujarnya.
Menurut dia, MPR juga concern dengan progres transformasi digital di dalam negeri karena berkaitan dengan anak dan cucu menghadapi perubahan zaman.
Baca Juga: Miliki Pasangan yang Romantis Ternyata Bermanfaat Bagi Kesehatan dan Mengurangi Stres
Presiden Jokowi Akan Lakukan Komunikasi dengan Ketua ASEAN Terkait Krisis Myanmar
Presiden RI Joko Widodo akan berkomunikasi dengan Ketua ASEAN Hassanal Bolkiah untuk membahas kemungkinan penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) guna menyelesaikan krisis di Myanmar.
“Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar,” kata Presiden Jokowi dalam keterangannya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Presiden Jokowi juga mendesak agar dialog rekonsiliasi segera digelar guna memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar.
Baca Juga: Kapolda Metro Sebut Program KTJ Ampuh Mencegah dan Memutus Penyebaran Covid-19, Seperti Apa Itu?
“Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama,” kata Presiden Jokowi.
Pemerintah Indonesia sendiri mendesak untuk segera dihentikannya kekerasan di Myanmar, yang telah menyengsarakan banyak orang.
“Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan dukacita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar,” kata Presiden Jokowi.
Baca Juga: Diberi Surprise Mobil Mewah oleh Jordi Onsu, Ruben Onsu: Seneng Sih Tapi Beban
Pada 2021 Ini, Pemerintah Buka 1,3 Juta Formasi Calon ASN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia di Jakarta, pada Jumat, 19 Maret 2021, mengumumkan pemerintah akan membuka 1,3 juta formasi untuk calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2021 setelah absen pada tahun lalu.
Pembukaan formasi baru itu merupakan bagian dari program prioritas pemerintah membangun sumber daya manusia, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.
Baca Juga: Kini Hadir Tes COVID-19 dengan Menggunakan Air Liur Saja! Simak Ulasannya Berikut Ini
Walaupun demikian, Kemenpan-RB belum dapat memberi keterangan lebih detail, termasuk periode seleksi, karena jadwal rinci rekrutmen ASN masih disusun oleh Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
Dari total 1,3 juta formasi yang dibuka, sebagian besar untuk guru, yaitu sekitar lebih dari satu juta lowongan, kemudian 189.000 formasi untuk kebutuhan pemerintah daerah, dan 83.000 sisanya untuk kebutuhan pemerintah pusat.
Formasi CASN untuk pemerintah daerah dan pusat akan dibuka untuk pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca Juga: Mengejutkan! MU Lirik Kiper Terbaik Dunia 'Jan Oblak' dengan Bayaran Rp1,8T
Dalam kesempatan itu, Tjahjo menerangkan lowongan guru akan dibuat dengan skema PPPK. Eks guru tenaga honorer kategori-2 dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang tidak mengajar diperbolehkan ikut rekrutmen, kata Tjahjo.***