KABAR BESUKI - Tak disangka, ada kabar bahwa ada oknum polisi yang sudah diduga melakukan penganiayaan terhadap tiga orang anak, di Buton, Sulawesi Tenggara.
Saat ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa dan mengusut adanya dugaan oknum Polisi yang melakukan penganiayaan.
Dugaan kekerasan yang dilakukan personil Polisi terhadap masyarakat bukan sekali terjadi sehingga sangat memalukan.
Baca Juga: Tiga Warga Positif, Satgas Covid-19 Galakkan Operasi Yustisi di Sumbermulyo Pesanggaran
Baca Juga: Youtube Gen Halilintar Dihack Orang Rusia? Atta Halilintar Ajak Netizen Report Massal
Baca Juga: Guna Dorong UMKM 'Naik Kelas' Pemkab Banyuwangi Lakukan Jemput Bola Perizinan ke Desa-desa
Dilansir dari Antaranews.com, "Kejadian ini sangat memalukan dan Propam Polri selaku organisasi di Kepolisian yang bertugas mengawasi dan menindak para anggotanya wajib memeriksa dan mengusut para oknum yang terlibat," kata Sahroni.
"Salah satu visi dari Kapolri membuat polisi lebih humanis, lebih melayani masyarakat, jadi praktek-praktek arogan seperti ini sudah harus dimusnahkan," ujarnya.
Hal ini akhirnya membuat Sahroni mendesak Propam Polri untuk memeriksa anggotanya, dan apabila terbukti melakukan kesewenang-wenangan, maka Polri wajib pecat anggota tersebut.
Tiga orang anak ini berinisial AG (12), RN (14), dan AJ (16), bersama MS (22) mengaku disiksa dan dipaksa oleh oknum aparat Polsek Sampuabalo.
Untuk mengakui sebagai pelaku pencurian. Keempat orang tersebut merupakan warga Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.
Baca Juga: Resmikan MPP Kota Tanggerang Selatan, Tjahjo Kumolo: Pelayanan Merupakan Ujung Tombak Birokrasi
Baca Juga: Video Ritual Kaparot Penyemburan Tahi Ayam Beredar 'Prosesi Dicroti Tai Ayam' Ternyata [Cek Fakta]
Sahroni juga meminta Propam Polri wajib memastikan kejadian seperti itu agar tidak terulang kembali karena jangan sampai nama institusi rusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Supaya kejadian kekerasan seperti itu jangan sampai terjadi lagi karena akan merusak nama institusi dan merusak reputasi Polisi di masyarakat.***