KABAR BESUKI - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong Pensetaraan gender dalam bidang ekonomi, khususnya kewirausahaan perempuan di ranah UMKM.
Potensi perempuan sebagai penopang ekonomi bangsa sangat penting untuk terus didorong, mengingat jumlah penduduk perempuan mencapai 48,4% persen dari total populasi di Indonesia.
Kekuatan perempuan dalam meningkatkan ekonomi bangsa juga diperkuat dengan fakta bahwa dalam sektor usaha mikro banyak digeluti oleh kaum perempuan, namun demikian potensi tersebut dirasa belum dimanfaatkan secara maksimal.
Baca Juga: Kabar Duka, Panglima TNI Katakan 53 Awak Kapal KRI Nanggala-402 Telah Gugur
“Melalui data Indeks Pembangunan Gender, masih dapat ditemukan kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki berdasarkan dari indikator yang dinilai yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Di bidang pendidikan angka melek huruf perempuan masih lebih rendah dari laki-laki. Di bidang kesehatan angka kematian ibu melahirkan masih tinggi di Indonesia. Serta kesenjangan di bidang ekonomi bisa dilihat berdasarkan gap tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan yang selisihnya mencapai 32% di tahun 2019,” jelas Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Lenny N Rosalin dalam acara Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi Bangsa Melalui UMKM yang diselenggarakan secara daring oleh Bara JP Eropa (Belanda, Perancis, Denmark dan Inggris).
Dilansir Kabar Besuki dari laman resmi Kementeria Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal tersebut menjadi salah satu tolok ukur dalam meningkatkan kapasitas perempuan khususnya melakukan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui kewirausahaan yang menjadi satu dari lima program prioritas Kemen PPPA sesuai dengan arahan presiden.
Baca Juga: Tips Menghidari Gorengan yang Dimasak dengan Minyak Sisa, Simak Ulasannya!
Lenny mengungkapkan kelompok-kelompok yang sangat difokuskan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan adalah kalangan perempuan kepala keluarga prasejahtera, perempuan penyintas kekerasan dan bencana.
“Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan perempuan adalah dengan pembangunan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Dengan jumlah desa sebanyak 74.957 di seluruh Indonesia, tentu diperlukan sinergi dengan berbagai pihak. Karena sebenarnya potensi perempuan di desa ini sangat besar, namun di lain sisi banyak yang belum bisa mengakses hal-hal penunjang di sekitarnya seperti pemanfaatan teknologi misalnya,” tutur Lenny.
Lenny menambahkan bahwa salah satu kunci pembangunan yang berkesetaraan gender dapat dapat dilihat dari apakah laki-laki dan perempuan dapat mengakses sumberdaya pembangunan, berpartisipasi dalam proses pembangunan, ikut dalam proses pengambilan keputusan, serta menikmati manfaat dari hasil pembangunan tersebut.
Dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan khususnya dalam sektor UMKM, Kemen PPPA sebagai kementerian yang fungsinya sebagai koordinasi sangat membutuhkan pertisipasi dari berbagai stakeholders baik dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk dapat bersinergi.
Baca Juga: Beredar Foto Para Awak Anggota Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Beribadah di Atas Badan Kapal
Menanggapi hal tersebut Penghageng KHP Nitya Budaya Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Bendara menyampaikan upaya kerjasama yang telah dilakukan daerah Yogyakarta dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, salah satunya bekerjasama dengan BKKBN untuk mendorong ibu-ibu yang telah mengikuti KB supaya aktif berpartisipasi dalam kegiatan UMKM.
GKR Bendara menambahkan pentingnya perempuan untuk mandiri seperti dengan memiliki sumber penghasilan sendiri di luar penghasilan yang diberikan suami.
Second income di keluarga untuk perempuan sangat penting karena kalau perempuan tidak bekerja kerapuhannya itu ekstra.
"Misalnya di masa pandemi, suami di PHK, serta ada banyak kasus KDRT dimana perempuan tidak berani melapor karena tidak punya tabungan dan tidak punya kemampuan menghasilkan uang.”
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Denmark dan Lithuania, Dewi Wahab menyampaikan bahwa perempuan merupakan tulang punggung perekonomian bangsa, sebagai contoh saat masa krisis tahun 2008 sektor UMKM yang banyak digeluti ibu-ibu adalah kekuatan yang menopang perekonomian bangsa.
Maka dari itu, kolaborasi untuk mendukung peran perempuan khususnya di bidang ekonomi sangat dibutuhkan.
Diharapkan upaya yang dilakukan pemerintah dan semua elemen masyarakat tidak menjadi usaha akhir melainkan menjadi langkah awal dalam sebuah proses untuk memajukan pemberdayaan perempuan.***