KABAR BESUKI - Pakar hukum tata negara Refly Harun mempertanyakan interpelasi Formula E yang dilakukan oleh fraksi PSI dan PDIP di DPRD DKI Jakarta.
Refly Harun mengatakan bahwa publik tak boleh alergi terhadap upaya kontrol kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan oleh PSI dan PDIP melalui mekanisme interpelasi.
Akan tetapi, klaim PSI dan PDIP yang menyebut bahwa usulan interpelasi terhadap rencana penyelenggaraan Formula E di Jakarta bukan sepenuhnya merupakan aspirasi dari kepentingan masyarakat luas, melainkan hanya manuver politik belaka.
"Kita tidak boleh alergi terhadap kontrol terhadap upaya PSI dan PDIP untuk melakukan interpelasi. Perkara itu kemudian gagal, itu soal politik karena kalau kita mengatakan interpelasi itu adalah murni kehendak masyarakat, maka kita tidak pernah belajar politik yang sesungguhnya," kata Refly Harun sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Rabu, 8 September 2021.
Baca Juga: Rudi Kamri Sebut Anies Baswedan Pengecut Karena Dianggap Takut Hadapi Interpelasi Formula E
Refly Harun mengatakan bahwa narasi kepentingan rakyat dalam sebuah manuver politik tak sepenuhnya murni untuk memperjuangkan hal tersebut.
"Bullshit kalau kita ngomong soal rakyat dalam politik, yang paling penting adalah kadarnya. Maksudnya adalah, apakah kepentingan partai politik itu bisa crossing dengan kepentingan masyarakat?," ujarnya.
Refly Harun mengatakan, kebijakan atau program kerja partai politik yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas akan lebih mudah memperoleh dukungan dari masyarakat.
Dia mengungkapkan, semakin tinggi tingkat human interest dalam kebijakan politik semakin tinggi pula besarnya dukungan dari masyarakat.
"Kalau dia bisa crossing, maka tentu lebih mudah mendapatkan dukungan masyarakat. Jadi Anda kan tidak mungkin percaya bahwa partai A, B, C, dan seterusnya itu benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat," katanya.
Baca Juga: Anies Baswedan Disebut Panik Gara-gara Dugaan Adanya 'Bau Busuk' dalam Rencana Balap Formula E
Refly Harun berpendapat, pada dasarnya partai politik atau politisi hanya memperjuangkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, meski dalam kepentingan tersebut juga bersinggungan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Refly Harun mencontohkan, narasi untuk menurunkan tarif listrik dari sebuah partai politik merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa partai politik atau politisi tersebut terlihat baik di hadapan masyarakat.
"Karena pada dasarnya, dia memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri yang barangkali satu dua dalam kepentingan tersebut crossing, jadi bersilang dengan kepentingan masyarakat. Misal kepentingan untuk menurunkan tarif listrik, partai itu barangkali memperjuangkan sebagai sebuah cara untuk terlihat baik di mata masyarakat," ujar dia.
Refly Harun kemudian mempertanyakan interpelasi Formula E yang diajukan oleh PSI dan PDIP karena isu yang diangkat kurang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat khususnya bagi warga DKI Jakarta.
Refly Harun mengatakan, akan berbeda jika PSI dan PDIP mengajukan interpelasi untuk kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas seperti nasib pedagang kaki lima, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain sebagainya.
"Soal interpelasi ini, apakah dia crossing dengan kepentingan rakyat banyak? Menurut saya kurang, karena terlalu elit isunya Formula E. Kalau isunya barangkali membela pedagang kaki lima, mereka membela soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sertifikat tanah, atau hal-hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak secara riil, mungkin dukungan akan jauh lebih banyak," ucapnya.
Refly Harun juga menegaskan bahwa interpelasi yang diajukan oleh PSI dan PDIP terhadap isu Formula E merupakan hal yang sia-sia.
"Tapi kan harus dicari apa yang mau diinterpelasi? Jadi kalau yang diinterpelasi soal Formula E, ya jauh dari hajat hidup orang banyak," tuturnya.***