Network
KABAR BESUKI - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut usulan interpelasi terhadap Anies Baswedan terkait Formula E sarat 'permainan kotor' dari PSI.
Refly Harun mengatakan bahwa usulan interpelasi yang diajukan PSI (bersama PDIP) terhadap Anies Baswedan sangat tidak mendasar, terlebih down payment untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta telah dibayarkan sebelum pandemi Covid-19.
"Jadi kalau kita mau mengajukan hak interpelasi, harusnya itu memang kebijakan yang betul-betul strategis, yang berdampak bagi kepentingan bangsa, negara, dan daerah. Ini kalau Formula E mau diinterpelasi, apanya yang mau diinterpelasi? Karena kalau tidak salah sudah ada down payment untuk penyelenggaraan Formula E tahun 2020 tapi ternyata tidak jadi karena Covid-19, dan down payment-nya tetap bisa berlaku. Jadi kalau dari sisi keuangan negara, ya harusnya sudah tidak ada masalah," kata Refly Harun sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 20 Agustus 2021.
Baca Juga: Riwayat Anies Baswedan Disebut-sebut Akan Berakhir di Tangan Presiden Jokowi, Begini Faktanya
Refly Harun menyebut jika wacana interpelasi tersebut disetujui DPRD DKI Jakarta justru berpotensi menambah kerugian bagi Indonesia.
Selain karena down payment telah dibayarkan sebelum pandemi Covid-19, Indonesia juga tak dapat memanfaatkan momentum Formula E untuk mendongkrak pariwisata di tanah air.
"Masalahnya apa? Justru kalau kegiatan itu dibatalkan, ya Indonesia rugi. Pertama, down payment-nya itu tidak bisa kembali lagi, berikutnya adalah kita tidak bisa memanfaatkan momen itu untuk mendongkrak," ujarnya.
Baca Juga: KPK Disebut Telah Menjatuhkan Sanksi untuk Anies Baswedan, Benarkah? Ini Faktanya
Refly Harun mengatakan, masalah mengenai Formula E yang tertunda tak dapat diprediksi sebelumnya akibat pandemi Covid-19, karena kebijakan tersebut diambil Anies Baswedan bersama Pemprov DKI Jakarta sebelum terjadinya pandemi.
