KABAR BESUKI – Politisi PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul memberikan tanggapan terkait adanya petisi dari sejumlah tokoh yang menolak proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Sebagaimana diketahui, proyek IKN baru yang kini tengah digagas oleh pemerintah ternyata menuai kritik dari sejumlah pihak.
Beberapa pihak seperti Faisal Basri, Din Syamsudin hingga Busyro Muqoddas sampai membuat sebuah petisi untuk menolak pemindahan IKN baru.
Faisal Basri Cs menilai bahwa pemindahan IKB baru di tengah situasi pandemi Covid-19 bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan.
Ia menilai bahwa pemindahan IKN baru tidak memiliki urgensi apapun di tengah kondisi rakyat yang kesulitan akibat pandemi Covid-19.
Baca Juga: LPSK Temukan Fakta Baru Soal Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat: Ada Indikasi Perdagangan Orang
Terlebih lagi, pemerintah menyebut bahwa pembangunan IKN baru akan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang harusnya digunakan untuk menangani pandemi Covid-19.
Menanggapi adanya petisi tersebut, Ruhut Sitompul menegaskan bahwa rencana pemindahan IKN sudah diatur jelas dalam Undang-Undang yang memiliki dasar hukum jelas.
Menurutnya, Undang-Undang tentang ibu kota negara baru tidak ada yang perlu dipermasalahkan karena sudah sah secara konstitusional.
“Kalian mau nolak silahkan, aku hanya mengingatkan dasar hukumnya jelas sudah dan terang benderang dengan UU mau apalagi,” tulis Ruhut Sitompul seperti dikutip Kabar Besuki melalui cuitannya di Twitter pada 7 Februari 2022.
Kader partai banteng itu bahkan mengingatkan agar Faisal Basri Cs tidak memancing kegaduhan karena petisi penolakan IKN baru.
Ruhut Sitompul jika meminta agar Faisal Basri Cs tidak membuat gaduh Indonesia hanya dengan alasan menyuarakan pendapat atau demokrasi.
“Jangan coba-coba bikin gaduh, Indonesia negara hukum,” tegas Ruhut Sitompul.
“Tolong jangan sembunyi dengan alasan demokrasi, MERDEKA,” pungkasnya.***