KABAR BESUKI – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengunggah persamaan era pemerintah Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.
Unggahan tersebut menyamakan kepemimpinan Presiden Jokowi dengan masa orde baru yang di masa kepemimpinan Soeharto.
YLBHI menyebut bahwa era pemerintahan Jokowi cenderung mengutamakan pembangunan tanpa memikirkan rakyat. Jokowi dinilai tidak memperdulikan keadilan.
YLBHI juga menyinggung sektor pembangunan di era Jokowi dengan menyorot tindakan represif aparat di Desa Wadas.
Selain itu, YLBHI juga menilai bahwa era pemerintahan Jokowi juga bernuansa koruptif dan nepotis sehingga menciptakan kemiskinan struktural.
Menanggapi hal tersebut, tenaga ahli kantor utama Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin akhirnya buka suara.
Ngabalin menilai bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh YLBHI mengenai persamaan era pemerintahan Jokowi dan Soeharto justru bisa menjadi fitnah.
Baca Juga: Alasan Herry Wirawan Tak Dijatuhi Hukuman Mati atau Kebiri Kimia, Hakim: Hidup Manusia Suci
ia bahkan mengatakan bahwa pernyataan YLBHI bisa sangat membohongi publik karena tidak didasarkan pada bukti-bukti kuat.
“Harus dimunculkan dengan bukti yang nyata dan fakta yang ada, kenapa? YLBHI itu sebuah foundation yayasan yang punya nama sangat membumi sehingga jika itu tidak dilakukan maka rilis yang dikemukakan oleh YLBHI itu bisa bermuatan pada penyebaran berita yang sunggung sangat membohongi publik,” kata Ngabalin seperti dikutip Kabar Besuki dari Youtube iNews.
“Karena sepanjang sejarah presiden Joko Widodo, anda boleh tunjukkan fakta yang menyebut ada pemerintahan yang koruptif, nepotis, kalau ini tidak dimunculkan maka itu bisa saya sebut fitnah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ngabalin juga mengatakan bahwa rilis yang disampaikan oleh YLBHI yang menyamakan pemerintah Jokowi dengan Soeharto justru bisa menyesatkan publik.
Ngabalin bahkan menyarankan agar YLBHI berubah menjadi partai politik karena statementnya dianggap mirip dengan yang bisa disampaikan oleh para politisi.
“Sebagai orang yang punya moral yang tinggi, sebagai orang yang punya ilmu pengetahuan, berpengalaman dalam menangani regulasi Undang-Undang hukum, YLBHI saya kira tidak se brutal itu dalam memberikan penilaian kepada Presiden Jokowi,” ujar Ngabalin.
“Makanya saya bilang, stamen yang dilakukan oleh YLBHI itu hampir mirip dengan para politisi, sebaiknya mereka rubah YLBHI itu sebagai partai politik supaya mereka tau dinamika orang berpolitik,” imbuhnya.
Ngabalin juga menyarankan agar YLBHI bisa belajar lebih banyak mengenai sejarah agar tidak mengeluarkan rilis atau statement yang justru menyesatkan publik.
“Sekali lagi saya bilang, penting itu catatan sejarah itu harus dibuka, dilihat,agar kita bisa rumut melihat, supaya kita tidak boleh memfitnah, tidak boleh menciderai loh, statement itu menurut saya menciderai, dan membuat tidak saja membuat keliru atau sesat tapi menyesatkan orang banyak, karena itu dirilis,” pungkasnya.***