KABAR BESUKI – Aturan yang diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) yang cair di usia 56 tahun terus menuai kritik dari berbagai pihak.
Aturan yang diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendapat banyak kritik karena dianggap telah menzalimi para pekerja.
Dalam permenaker tersebut, diputuskan bahwa pembayaran JHT bagi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) baru bisa dicairkan pada saat usia 56 tahun atau saat meninggal dunia.
Aturan baru tersebut sontak menuai kritik dari berbagai pihak, tak sedikit bahkan menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aturan terbaru JHT tersebut.
Baca Juga: Tolak Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun, Hotman Paris Tantang Menaker Ida Fauziyah Debat Terbuka
Menanggapi banyaknya kritik dari masyarakat terkait aturan terbaru JHT, Politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul lantas buka suara.
Menurut Ruhut Sitompul, pemerintahan Presiden Jokowi tidak pernah berniat menyesatkan rakyat melalui kebijakannya.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ruhut Sitompul melalui cuitannya di Twitter pada 21 Februari 2022.
“Pemerintahan Bpk Joko Widodo Presiden RI tidak pernah mau menyesatkan rakyat Indonesia tercinta,” kata Ruhut Sitompul seperti dikutip Kabar Besuki dari Twitter pribadinya pada 21 Februari 2022.
Baca Juga: Soroti Sengketa di Wadas yang Picu Kerusuhan, Beathor Suryadi: Saya Lihat Jokowi Nggak Ada Respon
Oleh sebab itu, Ruhut Sitompul meminta agar semua pihak yang tidak setuju dengan aturan terbaru JHT untuk diam dan tidak perlu sok pintar.
“Tolong yang tidak setuju JHT, baik-baik saja duduk di boncengan, nggak usah sok pintar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ruhut Sitompul juga menyinggung pernyataan Kantor Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang pernah mengatakan bahwa JHT adalah bukti perhatian pemerintah ke pekerja pasca produktif atau yang sudah tidak bekerja lagi.
Baca Juga: Jadwal Pekan 27 Liga Inggris Live SCTV dan Mola TV: Tonton Big Match Everton vs Manchester City
Menurut Ruhut, pernyataan Moeldoko terkait JHT sudah benar dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi.
“Sudah benar itu KSP Jenderal TNI AD Purn Mas Moeldoko, paten, Merdeka,” pungkasnya.***