KABAR BESUKI - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menanggapi sikap Jokowi yang menunda meluncurkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai pengganti Jaminan Hari Tua (JHT) pada Selasa, 22 Februari 2022 kemarin.
Rocky Gerung menilai sikap Jokowi yang menunda meluncurkan JKP sebagai pengganti JHT sebagai kekacauan koordinasi dalam pemerintahan.
Rocky Gerung juga menyebut bahwa Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah seolah tak lagi peduli terhadap sikap Jokowi terkait program JHT yang rencananya akan digantikan oleh JKP.
"Ini betul-betul kekacauan koordinasi, mungkin menteri menganggap 'Ya udahlah, suka-suka presiden', BPJS juga menghitung kalau diiyakan langsung rush dana-dana publik itu kan?," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 23 Februari 2022.
Baca Juga: Tak Tahan Dihujat Rakyat Karena Aturan JHT, Menaker Ida Fauziyah: Yang Mencaci Sudah Melebihi Tuhan
Rocky Gerung menilai, seharusnya Jokowi bersama Menaker dan lembaga terkait segera menggelar 'sidang' untuk merumuskan solusi terkait problem aturan baru JHT yang menuai polemik.
Akan tetapi, dia melihat selama ini lembaga-lembaga tersebut cenderung berjalan sendiri-sendiri.
"Jadi tiga empat lembaga yang harusnya bersidang memikirkan kebijakan dan kemasukakalan, masing-masing diam kan? Nah ini yang terlihat," ujarnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga bahwa kekacauan koordinasi dalam internal pemerintahan Jokowi sengaja dirancang dan diorkestrasi oleh oligarki.
Mantan pengajar dan alumni Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, hal tersebut dilakukan karena akan ada penataan ulang mengenai praktik kartel.
"Kekacauan ini sebuah orkestrasi yang memang bisa dirancang oleh oligarki karena nanti akan ada penataan ulang tentang kartel itu segala macem, jadi ya dibikin kacau aja dulu," katanya.
Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Tanggapi Kritik Aturan Baru JHT, Rocky Gerung: Yang Sengsara Itu Rakyat
Rocky Gerung juga menilai bahwa melangkah maju merupakan hal yang mustahil dilakukan oleh Jokowi dalam menangani persoalan terkait JHT.
Bahkan, dia menyebut bahwa Jokowi tak pernah menyadari dirinya sendiri jika kebijakannya merupakan sebuah langkah mundur.
"Yang nggak mungkin kita bayangkan adalah, presiden mampu untuk melihat dua langkah ke depan. Jadi bahkan langkah mundur aja dia nggak paham bahwa dia sedang melakukan langkah mundur," ujar dia.
Terakhir, Rocky Gerung juga menyarankan agar Menaker dan beberapa menteri terkait kebijakan JHT segera mengundurkan diri karena telah menciptakan kebijakan publik yang berantakan.
"Jadi kebijakan-kebijakan yang kita sebut sebagai public policy nggak ada dasar social policy yang begini berantakannya. Mestinya, beberapa menteri yang terkait kalau di Negeri Wakanda udah mengundurkan diri tuh," tuturnya.***