KABAR BESUKI – Pengamat politik Rocky Gerung meragukan big data yang sempat disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait penundaan pemilu 2024.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Luhut mengklaim bahwa ia mempunyai data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan pemilihan umum (Pemilu) 2024 ditunda.
Luhut mengatakan bahwa pihaknya memiliki sebuah big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal pemilu 2024.
Baca Juga: Fadli Zon Sebut Logo Halal Baru Terkesan Etnosentris: Kelihatan Menyembunyikan Tulisan Halalnya
“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data , dari big data itu kira-kira meng-grab 110 juta, iya 110 juta, macam-macam, Twitter, Facebook, karena orang-orang main Twitter, kira-kira 110 jutalah,” kata Luhut seperti dikutip dari Youtube Deddy Corbuzier.
Luhut bahkan mengklaim bahwa 60 persen dari 110 juta rakyat tersebut menyetujui bahwa pelaksanaan pemilu 2024 ditunda.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan bahwa masyarakat menengah ke bawah ingin kondisi politik yang tenang, dan tidak ingin gaduh serta menginginkan kondisi ekonomi yang ditingkatkan.
Pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki big data soal aspirasi rakyat yang menyetujui pemilu 2024 ditunda itu sontak menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya disampaikan oleh Rocky Gerung.
Baca Juga: Papan Nama Muhammadiyah di Desa Tampo Akhirnya Dipasang Kembali: PDM Sudah Gunakan Cara Tabayun
Rocky Gerung menilai bahwa big data yang disampaikan oleh Luhut tidak bisa dipertanggung jawabkan. Hal ini karena, menurut Rocky Gerung, big data yang disampaikan oleh Luhut hanya sebuah alasan untuk menunda pemilu 2024.
“Dari awal kita tahu data itu dengan mudah dibantah, apalagi kalau dianggap bahwa separuh dari orang Indonesia bicara politik, itu agak absurd sebenarnya,” kata Rocky Gerung seperti dikutip Kabar Besuki dari kanal Youtube pribadinya pada 14 Maret 2022.
Menurut Rocky Gerung, big data yang disampaikan oleh Luhut sengaja dibuat untuk melancarkan agenda penundaan pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden.
Rocky Gerung mengatakan bahwa big data tersebut digunakan untuk memprovokasi para tokoh politik agar menunda pelaksanaan pemilu 2024.
Baca Juga: Kemenag Tetapkan Logo Halal Baru, Felix Siauw Beri Sindiran Pedas: Lebih ke Politis Ketimbang Fungsi
“Tapi saya membaca dari awal, istana ini punya satu proyek yang gak boleh digagalkan yaitu memperpanjang jabatan presiden, menunda pemilu, maupun mengusulkan 3 periode,” ujarnya.
“Jadi latar belakangnya untuk membujuk tokoh-tokoh politik supaya percaya bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi membuat Indonesia akan makmur, karena itu disogoklah oleh big data,” tambahnya.
Lebih lanjut, mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu juga menilai bahwa big data yang disampaikan oleh Luhut hanyalah sebuah kebohongan.
Ia menyebut bahwa Luhut sedang berupaya membohongi semua orang lewat klaim big data mengenai aspirasi rakyat yang menyetujui penundaan pemilu 2024.
“Dia berupaya membohongi semua orang sepanjang waktu,” tandasnya.***