KABAR BESUKI - Presiden Jokowi dan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan disebut makin terpojok usai PDIP-NasDem memutuskan untuk menutup pintu amandemen UUD 1945.
Jurnalis senior Hersubeno Arief beri pendapat terkait PDIP-NasDem yang menutup pintu amandemen UUD 1945 hingga Jokowi-NasDem makin terpojok.
Hersubeno Arief menilai sikap NasDem tak terlalu mengejutkan karena Surya Paloh juga telah menganggap isu penundaan pemilu sudah berakhir.
"Sikap NasDem ini sebetulnya tidak terlalu mengejutkan, mengingat konstitusi partai ini dalam isu penundaan pemilu. Bahkan Surya Paloh menganggap isu wacana penundaan pemilu tersebut sudah 'game over'," kata Hersubeno Arief sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Hersubeno Point pada Selasa, 22 Maret 2022.
Hersubeno Arief juga menilai, bergabungnya NasDem bersama PDIP untuk menolak amandemen UUD 1945 dapat membuyarkan operasi politik Jokowi-Luhut.
Pria yang pernah bekerja di Metro TV itu juga mengatakan, upaya Jokowi-Luhut untuk memperpanjang masa jabatan pemerintahan saat ini atau menambah masa jabatan Jokowi hingga tiga periode sudah tertutup.
"Dengan bergabungnya NasDem, sesungguhnya secara praktis operasi politik yang dilakukan oleh Jokowi dan timnya, dengan ini yang menjadi dirijen adalah Menko Marinves Luhut Pandjaitan untuk memperpanjang masa jabatan melalui jalur amandemen UUD 1945 ini sudah tertutup," ujarnya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa upaya DPD untuk mengajukan amandemen UUD 1945 justru memiliki agenda lain, yakni mengusulkan adanya calon presiden independen sebagaimana calon kepala daerah serta memperkuat fungsi DPD.
"Mereka punya agenda tersendiri, yakni satu menggolkan calon presiden independen. Kedua, mereka ingin ada penguatan lembaga DPD, salah satunya fungsi legislasi," katanya.
Di sisi lain, Hersubeno Arief juga menyampaikan bahwa DPD satu suara dengan PDIP dan NasDem untuk menolak penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
Selain PDIP dan NasDem, beberapa partai politik lainnya seperti Partai Demokrat, Gerindra, PPP, dan PKS kompak menolak penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
Bahkan, dia menganggap DPD akan menjadi palang pintu yang siap menutup rapat-rapat upaya tersebut.
"Sementara untuk penundaan pemilu atau perubahan periode masa jabatan presiden, DPD itu sama dengan partai-partai penentang pemerintah ini. Mereka akan jadi palang pintu, alias menutup rapat-rapat," ujar dia.
Meski demikian, banyak masyarakat yang mengaku khawatir apabila proses sidang MPR terkait amandemen UUD 1945 digelar, karena potensi adanya penumpang gelap sangat terbuka lebar.
Hersubeno Arief bahkan menyebut 'kotak pandora' bisa saja terbuka sewaktu-waktu saat proses sidang amandemen UUD 1945 berlangsung.
Hal tersebut kemudian mendasari PDIP dan NasDem untuk menutup rapat-rapat pintu yang menyebabkan masuknya penumpang gelap selama sidang amandemen UUD 1945.
"Tapi yang dikhawatirkan banyak orang, siapa yang menjamin? Begitu dilakukan sidang MPR dan pintu amandemen dibuka, ini bisa macem-macem kepentingan masuk di situ. Itu yang disebut dengan 'kotak pandora' dan banyak yang sejak awal sudah tutup pintunya rapat-rapat karena banyak sekali penumpang gelap," tuturnya.***