KABAR BESUKI – Ahli hukum tata negara, Refly Harun memberikan tanggapan terkait ketua umum Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer yang dicopot dari jabatannya sebagai komisaris BUMN.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Immanuel Ebenezer dicopot dari jabatannya sebagai komisaris anak perusahaan BUMN usai menjadi saksi ahli dalam kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Munarman.
Immanuel Ebenezer bahkan menyebut bahwa alasan pemecatannya tidak jelas dan terkesan mengada-ada.
Baca Juga: Relawan se-Provinsi Riau Gaungkan 'Joom Kite Besame Pak Jokowi 2024'
Pemecatan Immanuel Ebenezer dari jabatan komisaris usai jadi saksi Munarman itu tentu menuai komentar dari sejumlah pihak, salah satunya disampaikan oleh Refly Harun.
Refly Harun menilai bahwa alasan dipecatnya Noel sebagai saksi Munarman adalah alasan yang tidak bisa dijustifikasi.
“Jadi diberhentikanya Noel menjadi komisaris karena dia menjadi saksi Munarman adalah alasan yang tidak bisa dijustifikasi, baik dalam kacamata korporasi dan kacamata hukum,” kata Refly Harun seperti dikutip Kabar Besuki dari kanal Youtube pribadinya pada 25 Maret 2022.
Baca Juga: Polda Metro Beberkan Alasan Tolak Laporan Haris Azhar Soal Dugaan Gratifikasi Luhut
Refly Harun juga menjelaskan bahwa peran saksi adalah memberikan keterangan tentang apa yang dia lihat, apa yang didengar dan apa yang dirasakan.
Menurut Refly Harun, Immanuel Ebenezer hanya menjalankan kewajibannya sebagai warga negara untuk memberikan kesaksian di pengadilan.
“Jadi aneh jika ada orang jadi saksi kemudian dipecat dari jabatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Refly Harun mengatakan bahwa pemecatan komisaris BUMN atau anak perusahaan BUMN harusnya berdasarkan pada kebijakan korporasi, kinerja dan performa dalam bekerja.
Jika alasan menjadi saksi membuat Immanuel Ebenezer dipecat, hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan BUMN.
“Jadi jika asalan pemecatan karena menjadi saksi mata menunjukkan tidak profesionalnya BUMN,” terangnya.
“Pemerintah seharusnya bisa membedakan tugas komisaris utama BUMN atau anak perusahaan BUN, jika di posisi komisaris, maka key performance indikatornya harus jelas,” tandasnya.***