Network
KABAR BESUKI - Polda Metro Jaya akhirnya memberikan klarifikasi usai menolak laporan Haris Azhar dan koalisi masyarakat sipil terkait kasus dugaan gratifikasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kemudian menjelaskan alasan penolakan laporan tersebut.
“Perlu disampaikan kepada rekan-rekan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud melalui ‘pengaduan’ atau ‘laporan informasi’ bukan dalam ‘laporan polisi’ atau ‘LP’,” kata Direktur Reserse Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis seperti dikutip Kabar Besuki dari Antara pada 25 Maret 2022.
Auliansyah kemudian menjelaskan terminologi pengaduan dalam KUHAP adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum, seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
Sedangkan, ‘laporan’ yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang telah tahu atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
Pihak Polda Metro Jaya juga menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam membuat laporan kepolisian.
Baca Juga: 16 Kunci Jawaban Soal Matematika Kelas 6 SD untuk UAS atau PAS, Lengkap dengan Penjelasannya
Mengacu pada KUHAP dan petunjuk dan arahan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, penanganan tindak pidana korupsi oleh polri melalui tiga tahapan, yaitu pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan.
