KABAR BESUKI - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) akhirnya membantah klaim yang menyebut bahwa pihaknya mendukung Jokowi tiga periode sebagaimana disampaikan oleh kelompok Surta Wijaya.
Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung memberikan tanggapan mengenai bantahan APDESI terhadap dukungan untuk Jokowi tiga periode hingga memuji sikap kemandirian dari masyarakat Desa Sembalun.
Rocky Gerung menyebut bahwa masyarakat Desa Sembalun yang terletak di sekitar kawasan Gunung Rinjani menganggap seluruh kepentingan hidup mereka bisa diatur sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat.
"Masyarakat desa di sini (Desa Sembalun) menganggap seluruh kepentingan hidupnya itu bisa diatur sendiri sebetulnya, bahkan kalau pemerintah nggak terlalu banyak campur tangan justru diadvokasi oleh LSM, komunitas pendaki," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat, 1 April 2022.
Rocky Gerung menilai kemandirian masyarakat Desa Sembalun juga menggambarkan bahwa kawasan desa tersebut seolah-olah seperti sebuah negara yang independen.
Mantan pengajar sekaligus alumni Universitas Indonesia (UI) itu menilai bahwa masyarakat Desa Sembalun seolah cuek terhadap berbagai isu gonjang-ganjing politik di Istana karena dianggap mampu mengurus kehidupannya sendiri.
"Jadi Sembalun ini seperti negeri yang mandiri sebetulnya, jadi kalau ada isu politik Jakarta mereka anggap 'Ya udahlah, silahkan Jakarta rame-rame, kami sebetulnya bisa mengurus diri sendiri'," ujarnya.
Baca Juga: Curiga APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Said Didu: Kades Disogok Pake Uang Rakyat Demi Masa Jabatan
Mengenai bantahan APDESI terkait klaim dukungan Jokowi tiga periode oleh kubu Surta Wijaya, Rocky Gerung menilai bahwa hal tersebut memicu kecurigaan di kalangan masyarakat luas.
Filsuf asal Manado itu menilai bahwa sejak awal Jokowi berupaya keras untuk melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai macam cara sejak menjabat sebagai Presiden RI.
Dia juga menjelaskan, upaya melanggengkan presidential treshold 20 persen dan praktik pecah belah internal partai politik merupakan salah satu cara agar Jokowi dapat terus berkuasa.
"Akhirnya orang tahu bahwa ada APDESI yang tanda petik yang menemui presiden yang juga tanda petik. Dan dari awal kita tahu bagaimana pemerintahan Jokowi ini berupaya menguasai partai politik, bukan sekedar melanggengkan presidential treshold tapi juga memecah belah dari dalam," katanya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan bahwa dunia internasional sudah menilai Indonesia sebagai salah satu negara terburuk dalam indeks demokrasi sejak dipimpin oleh Jokowi.
"Jadi terlihat bahwa memang indeks demokrasi yang dibuat oleh berbagai macam peneliti asing itu menunjukkan bahwa Indonesia memang memburuk dalam demokrasi di era kepemimpinan Jokowi," ujar dia.
Terakhir, Rocky Gerung juga membantah anggapan Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku bahwa dirinya menjunjung tinggi demokrasi, terlebih jika dikaitkan dengan isu klaim big data yang dia ungkapkan.
Sebaliknya kata dia, Luhut justru berupaya mengambil alih otonomi masyarakat sipil dengan cara memainkan isu untuk memecah belah masyarakat.
"Jadi kalau Pak Luhut bicara demokrasi, mana ada demokrasi yang terlihat? Yang terjadi adalah upaya untuk mengambil alih otonomi masyarakat sipil. Caranya adalah ya diumpankan suatu peristiwa untuk memecah belah," tuturnya.***