Network
KABAR BESUKI - Mudik Lebaran adalah tradisi warga Indonesia untuk merayakan hari Raya bersama dengan keluarga yang ada dikampung halamannya.
Biasanya orang-orang melakukan ini saat lebaran akan tiba, hal ini biasanya menyebabkan kemacetan dan kerumunan banyak orang saat menggunakan transpportasi umum.
Beda halnya, untuk beberapa tahun ini mudik Lebaran sedikit susah dilakukan dikarenakan ada pandemi virus Corona yang juga menyerang Indonesia sejak tahun 2019.
Baca Juga: Tak Mau Kalah! Telegram Akan Menerbitkan 5 Fitur Baru untuk Menghadapi Aplikasi Clubhouse
Baca Juga: Agar Terhindar Virus Covid-19, Inilah Cara yang Aman Saat Anda Melakukan Antrian Vaksinasi
Maka dari itu pemerintah sampai saat ini belum memutuskan kebijakan mengenai mudik Lebaran 2021. Wacana mudik sendiri mengemuka saat rapat kerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Komisi V DPR RI.
Namun, akan ada mekanisme protokol kesehatan (prokes) secara ketat yang akan diluncurkan Kemenhub bersama dengan Gugus Tugas Covid-19.
Menegaskan akan membuat mekanisme prokes secara ketat untuk mengganti aturan larangan mudik, dan juga sudah melakukan pemetaan beberapa isu penting. Salah satunya, perihal lonjakan penumpang pada mudik lebaran nanti.
Baca Juga: Heboh! Ditemukan Botol Vaksin Berlabel Kadrun, Ini Faktanya
Baca Juga: Waspadai Lahar Gunung Merapi, La Nyalla: Semua Harus Waspada dan Antisipasi
Dilansir dari PMJNEWS.com, Menteri Budi Karya Sumadi menyebut pihaknya tak melarang mudik. “Kami sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa isu penting. Pastinya nanti akan terjadi lonjakan, sebab program vaksinasi yang dilakukan pemerintah ini sudah otomatis akan membuat masyarakat ingin bepergian khususnya mudik,” jelasnya.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengungkapkan keputusan pemerintah soal mudik lebaran 2021 belum final. Kajian mendalam diperlukan lantaran libur panjang masih berpotensi menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.
Dan sebelumnya beberapa libur panjang yang terjadi sebelumnya. Dimana pada libur panjang Natal 2020 dan tahun baru 2021, terjadi ledakan kasus aktif Covid-19 yang berdampak pada penuhnya rumah sakit hingga meningkatnya angka kematian.
Baca Juga: Mutasi Baru Virus Corona N439K, Ternyata Bukan Menjadi Prioritas untuk Diwaspadai Ini Penjelasannya!
Baca Juga: Besar Manfaat Daripada Efek Samping Buruk, WHO Mendesak Dunia Tetap Gunakan Vaksin AstraZeneca
Mudik lebaran 2021 akan dikaji oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang diberi mandat presiden.
Sedangkan MPR minta Kemenhub siapkan skema mudik sesuai protokol kesehatan, Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar Kemenhub bersama stakeholder terkait mulai mempersiapkan beragam skenario terkait mudik Hari Raya Idul Fitri. Hal itu mengingat, karena masih dalam masa pandemi Covid-19.
"Saya meminta Kemenhub bersama Satgas Penanganan Covid-19 untuk mempersiapkan dan menghadapi kemungkinan yang akan terjadi dengan mengatur dan menyusun mekanisme protokol kesehatan yang ketat,” ungkap Bamsoet.
“Seperti syarat kesehatan, testing, dan tracing kepada masyarakat yang akan bepergian baik melalui darat, laut, dan udara," ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Kudeta Myanmar Belum Berakhir, dari Alasan Terjadinya Kerusuhan hingga Simpati Negara Tetangga
Baca Juga: Anda Harus Waspada! Jika Anda Merasa Ini di Malam Hari, Segera Periksalah ke Dokter
Bamsoet juga meminta pemerintah, dan dalam hal ini Kemenhub, mempersiapkan seluruh keperluan dan kuota transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021.
Sehingga tidak menimbulkan klaster baru dalam arus mudik Lebaran 2021.
Dan sampai saat ini kebijakan mudik Lebaran 2021 masih dibahas di level kementerian dan lembaga yang berkaitan, jelas Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito.
"Prinsipnya, dilarang atau tidaknya mudik saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat untuk mengambil keputusan yang terbaik, khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan," jelas Wiku.
Baca Juga: Kabar Gembira! Pertamina Akan Berlakukan Harga Pertalite Setara dengan Premium
Selain itu Polri bahas mekanisme Operasi Ketupat 2021, Hal tersebut menyusul tidak adanya pelarangan dari pemerintah mengenai mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
Mekanisme pola pelaksanaan mudik Lebaran nantinya menyesuaikan dengan pedoman dari pemerintah.
Masih dari penuturannya, Polri masih menunggu dan berkoordonasi dengan berbagai instansi terkait pola operasi mudik Lebaran 2021 di tengah pandemi Covid-19 tersebut.
"Kita sudah koordinasi terus dan menggelar rapat-rapat dengan stakeholder. Pola operasi sudah ada keputusan sesuai kebijakan pemerintah untuk mempedomani protokol kesehatan", ungkap Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudy Antariksawan.***
