Network
KABAR BESUKI – Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menyarankan agar sebanyak 96 warga negara Indonesia (WNI) segera meninggalkan Myanmar, karena demonstrasi yang diwarnai kekerasan terus berlanjut menyusul kudeta yang dilakukan militer negara itu pada 1 Februari lalu.
Yudha mengatakan para WNI sudah melapor pada KBRI sebanyak 96 orang, dan kemungkinan akan pulang hingga akhir bulan Maret.
“Pada Maret saja, tercatat 96 WNI yang sudah lapor ke KBRI (Yangon) akan pulang sampai akhir bulan ini,” kata Judha, sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Pihak IDI Belum Beri Kepastian Terkait Apakah Vaksin Sinovac Aman untuk Anak-Anak
Kabar sebelumnya diketahui sudah ada 50 WNI yang telah pulang ke Tanah Air menggunakan penerbanangan yang diperbantukan.
Tercatat 362 WNI yang tercatat pada data Kemenlu RI, yang mayoritas pekerja profesional, masih berada di Myanmar.
Berdasarkan informasi, sebanyak 20 orang diantaranya telah berada di Sekolah Indonesia Yangon, yang diperuntukan sebagai lokasi perlindungan sementara untuk para WNI.
Judha mendesak para WNI yang merasa lokasi tempat tinggalnya tidak aman dan nyaman, untuk segera merapat ke Sekolah Indonesia Yangon yang situasinya relatif aman karena terletak di wilayah diplomatik.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia belum memutuskan untuk melakukan evakuasi karena berdasarkan penilaian di lapangan, tidak ada warga negara asing termasuk WNI yang menjadi sasaran kekerasan selama demonstrasi.
Mengingat demonstrasi dan kekerasan masih terus berlangsung, pemerintah menghimbau WNI untuk terus waspada, tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak, menyiapkan stok bahan makanan untuk satu hingga dua minggu ke depan, serta selalu menjalin kontak dengan KBRI.
“Bagi WNI yang tidak memiliki kepentingan mendesak di Myanmar, kami minta untuk mempertimbangkan pulang ke Indonesia,” ujar Judha.
Lebih lanjut Judha menjelaskan bahwa saat ini tersedia dua penerbangan yaitu dengan maskapai Singapore Airlines dan Myanmar Airlines, yang merupakan bagian dari penerbangan yang diperbantukan untuk memfasilitasi warga negara asing keluar dari Myanmar.
Baca Juga: Meski Terlihat Sehat, 5 Makanan Ini Ternyata Lebih Berbahaya dari Rokok, Simak Ulasannya
Para pemimpin militer telah menjanjikan pemilu ulang, tetapi belum menetapkan tanggal. Mereka juga memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun di Myanmar.***
