Network
KABAR BESUKI - Anggota Komisi Agama DPR, Bukhori Yusuf, menyayangkan pengumuman pemerintah yang membatalkan pemberangkatan haji 2021.
Jika saja, Presiden Jokowi melakukan terobosan langsung dengan Raja Salman, politisi PKS itu yakin situasinya akan berbeda, jamaah haji Indonesia akan bisa berangkat meski dengan kuota yang sangat terbatas.
Bukhori mengatakan keputusan tergesa-gesa pemerintah untuk membatalkan haji sangat disayangkan. Karena menurutnya tidak masalah jika hanya sebagian kecil dari total jamaah haji Indonesia yang terpaksa berangkat.
Baca Juga: Demi Mempercepat UMKM Jabar Go Digital, Ridwan Kamil Gandeng Shopee dalam Membuka Shopee Center
Politisi PKS itu mencontohkan, sejak awal ia terus mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomasi yang setara dan produktif terhadap pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Ia mengaku selalu mendesak Presiden Jokowi untuk berkomunikasi langsung dengan Raja Salman untuk mendapatkan kepastian haji bagi calon jemaah haji Indonesia.
Bukhori mengatakan, meski sebelumnya Menag mengklaim bahwa Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan Raja Salman, ia tak menampik belum ada tanggapan tegas.
Keseriusan Presiden dalam melakukan lobi secara langsung harus dilakukan sejak lama sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan hak-hak rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk menghormati salah satu rukun Islam.
“Dengan menyesal harus kami katakan, sejauh ini kami belum melihat adanya usaha serius dari pemerintah dalam rangka penuhi hak umat Islam untuk berhaji. Padahal bisa saja Presiden menelepon langsung, bahkan menghadap langsung ke Raja Salman. Lantas sejauh ini apa saja yang sudah ia lakukan, dimana keberpihakan pemerintah bagi umat Islam?” kata Bukhori, dilansir Kabar Besuki mengutip dari laman resmi PKS.
Bukhori mengatakan masalah vaksin yang sebelumnya menghalangi calon jemaah haji untuk mengakses Arab Saudi kini telah diselesaikan.
Baru-baru ini, WHO akhirnya memberikan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac, yang sebelumnya menjadi prasyarat pemerintah Kerajaan Arab Saudi bagi jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji.
“Dengan masalah yang telah terpecahkan ini, sedianya pemerintah Indonesia bisa sedikit lebih menahan diri untuk tidak mengumumkan pembatalan haji secara prematur sebelum batas waktu terakhir. Sampai pengumuman ini disampaikan, sejujurnya kami masih belum puas atas sejumlah upaya pemerintah dalam melobi Arab Saudi,” kata Bukhori.***
