Menteri Keuangan Sri Mulyani Terjun 'Blusukan' ke Pasar: Pemerintah Tidak Mengenakan Pajak Sembako

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turun ‘blusukan’ langsung ke Pasar Santa di Kebayoran Baru, Jakarta.

Baca Juga: Wacana Sembako Dikenai Pajak Membuat Harga Malah Makin Melonjak dan Rakyat Jadi 'Teriak'

“Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan. Misalnya beras produksi petani kita seperti Cianjur, rojolele, pandan wangi, dll yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN). Namun beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki yang  harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak,” tulis Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, pajak serupa juga berlaku untuk daging sapi premium seperti daging sapi Kobe, daging sapi Wagyu yang harganya 10 hingga 15 kali lipat dari harga daging sapi biasa.

Menghadapi dampak Covid yang sangat parah, lanjut Sri Mulyani, pemerintah saat ini menawarkan berbagai insentif pajak untuk menghidupkan kembali perekonomian.

Pajak atas UMKM, pajak atas pegawai (PPH 21) dibebaskan dan ditanggung oleh pemerintah.

Baca Juga: Sembako Bakal Kena Pajak Pertambahan Nilai, Yustinus: Pemerintah Butuh Duit ya?

Pemerintah membantu masyarakat melalui bantuan sosial, bantuan permodalan UMKM seperti yang diterima pedagang sayur di pasar Santa, diskon listrik untuk rumah tangga kelas bawah, akses internet gratis untuk siswa, siswa dan guru.

Selain itu, kata penikmat kopi, pemerintah juga memberikan vaksin gratis dan biaya pengobatan gratis bagi mereka yang terdampak Covid.

Menkeu juga berpesan untuk menjaga dan memulihkan perekonomian Indonesia secara bersama-sama.