Network
KABAR BESUKI – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kebijakan pemerintah yang berencana akan menerapkan tes PCR sebagai syarat wajib perjalanan di semua moda transportasi.
Rocky Gerung menilai bahwa kebijakan pemerintah terkait syarat wajib tes PCR memang sudah direncanakan untuk menghabiskan stok PCR yang sudah terlanjur dipesan sejak lama.
“Stok PCR itu memang disiapkan sampai 2024, jadi mesti dihabisin itu,” kata Rocky Gerung seperti dikutip Kabar Besuki dari kanal Youtubenya pada 1 November 2021.
Menurut Rocky Gerung, tes PCR ini menjadi cara busuk pemerintah untuk mengendalikan opini publik terkait pandemi Covid-19.
Ia bahkan menilai bahwa selama 1,5 tahun pandemi ini Presiden Jokowi mengetahui bahwa ada ‘pembusukan’ atau kecurangan terkait harga tes PCR.
Mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia ini bahkan mengatakan bahwa Covid-19 hanya sebagai bahan untuk menakut-nakuti masyarakat agar mau di tes PCR.
Tak hanya itu saja, Rocky Gerung bahkan menyebut bahwa keterangan pers yang seringkali disampaikan oleh Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito hanya untuk kepentingan pemasaran PCR.
Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Nama Besar Soekarno Jadi Sempit Gara-gara Ulah Megawati: Bukankah Itu Degradari
“Jadi kita ditakut-takuti oleh Covid agar supaya semua orang itu akhirnya harus tes PCR, seluruh keterangan publik yang disampaikan oleh pak Wiku itu dalam rangka hanya untuk pemasaran itu marketing PCR,” ujar Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung kebijakan pemerintah terkait penurunan harga tes PCR dan mewajibkan tes PCR sebagai syarat wajib perjalanan ini disebutnya sebagai formako politik.
Rocky Gerung menyebut bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan permainan ‘farmakopolitik’ untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda di tengah pandemi Covid-19.
“Yang sekarang terjadi itu justru sifat dari kerumitan obat itu dimanipulasi, dimanfaatkan oleh penguasa yang bersekongkol dengan penguasa,” ujar Rocky Gerung.
Tak hanya itu saja, Rocky Gerung juga menyebut bahwa kebijakan mewajibkan tes PCR di semua moda transportasi ini memang sebagai salah satu strategi marketing pemerintahan.
Kebijakan mewajibkan tes PCR ini bahkan disebut hanya untuk menghabiskan stok PCR yang ada sebelum masa kadaluarsa.
“Memang ini justru akan dimarketingkan karena kan 2 bulan lagi akan kadaluarsa itu sehingga mesti di obral di pasar walaupun harganya diturunin, tapi itu untuk ngabisin stok untuk nipu lagi,” jelas Rocky Gerung.
“Jadi betul-betul ini ada kuota yang memang sudah disiapkan untuk diambil rentenya oleh pemain-pemain politik yang memanfaatkan situasi darurat ini,” pungkasnya.***
