Menag Yaqut Sebut Jabatan Dirinya Tergantung Kebijakan Presiden: Semua Jabatan Politis Ya BIsa Siapa Saja

Menag Yaqut menyebut, jabatan dirinya sangat bergantung pada kebijakan presiden sehingga siapapun bisa menjabat termasuk non-Muslim.

"Menteri itu kan jabatan politis, semua jabatan politis ya bisa siapa saja, terserah siapa yang memegang hak prerogatif untuk itu," katanya.

Baca Juga: Pernyataan Menag Yaqut Terkait Kemenag Tuai Kontroversi, Refly Harun: Jangan Sampai Sesama Islam Kita Ribut

Menag Yaqut mengakui bahwa tugasnya sebagai seorang Menteri Agama tidaklah mudah karena harus menangani seluruh agama.

Akan tetapi, dia menegaskan bahwa jumah Menag tak harus mengikuti jumlah agama yang diakui secara sah di Indonesia.

"Memang tidak mudah, tapi kan kalau kita mau mengikuti itu karena agamanya banyak, masak ya menterinya harus sesuai dengan jumlah agama? Kan tidak," ujar dia.

Baca Juga: Sosok Aktivis Sebut Menag Yaqut Kadang Tak Konsisten: Memang Polos, Didapat dari Pergaulan yang Dia Ikuti

Atas dasar tersebut, Menag Yaqut merasa kebijakan untuk memilih seorang Menteri Agama berdasarkan agama mayoritas di suatu negara merupakan hal yang tepat.

Sebab, umat beragama mayoritas memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi kelompok minoritas.

"Kebijakan Menteri Agama dipilih dari agama yang pengikutnya paling besar menurut saya itu tepat, karena tugas keagamaan pasti mengajarkan kalau mereka besar, mereka memiliki kewajiban untuk melindungi yang kecil," tuturnya.***