Network
"Jadi bayangkan, Istana menggembar-gemborkan bahwa ada kelebihan uang nanti, dan Sri Mulyani kemarin memberitakan bahwa tiba-tiba dapat uang dari mana gitu, dan orang ini menjawab 'Saya akan mengembalikan curian saya'," ujarnya.
Baca Juga: Malaysia Perpanjang Pembelajaran Secara Daring Hingga Akhir Agustus Sebagai Pembatasan Covid-19
Sebaliknya, Rocky Gerung mempertanyakan beberapa orang dengan kedudukan istimewa seperti mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang proses hukumnya dipertanyakan.
Dia juga mempertanyakan proses hukum terhadap maling uang rakyat dari kalangan pejabat publik karena jelas-jelas telah merampok uang negara namun justru tak pernah mengakuinya.
"Bayangkan misalnya, mereka yang dapat kedudukan istimewa seperti Mensos (Juliari Batubara) yang sampai sekarang masih nggak jelas gimana proses hukumnya, mereka yang menyembunyikan uang negara dan sembunyi dimana-mana, yang tidak mau mengaku bahwa dia mencuri, bahkan untuk mengatakan 'Oke, nanti saya kembalikan uang jarahan saya itu'," katanya.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Politik Dinasti Lahirkan Maling Uang Rakyat dan Kritik Sri Mulyani
Lebih lanjut, Rocky Gerung juga menemukan adanya kontras moral antara pencuri kotak amal masjid yang sedang dalam keadaan terdesak namun mengakui perbuatannya dengan maling uang rakyat dari kalangan pejabat publik yang hampir tak pernah mengakui perbuatannya.
Mantan pengajar Universitas Indonesia (UI) itu mempertanyakan keadilan hukum yang mungkin akan terjadi, karena problem tersebut juga akan mengarah kepada problem pengadilan moral dan etis.
"Jadi, kita lihat kontras moral di situ, bahwa ada orang yang betul-betul ada di dalam keadaan subsisten (mendesak sekali) dan akhirnya harus mengaku dia mencuri tapi dia akan mengembalikan. Nah ini kesulitan hukum nantinya kalau betul-betul dia ditangkap, bagaimana misalnya perbandingan keadilan itu? Jelas dia melanggar hukum, tapi ini akan menimbulkan problem pengadilan moral, pengadilan etis," ujar dia.
Selain itu, Rocky Gerung juga menyimpulkan bahwa negara seolah abai dalam memperhatikan warga yang berada di bawah garis kemiskinan, namun di saat yang bersamaan Jokowi akan meresmikan ibu kota baru dengan anggaran fantastis yang ditaksir mencapai angka Rp1.200 triliun.
