Network
KABAR BESUKI – Politisi partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera melayangkan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Hal ini bermula saat Presiden Jokowi meralat janjinya mengenai dana anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji bahwa pembangunan Ibu Kota Negara Baru tidak akan memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun kini, janji tersebut ternyata justru diingkari. Pemerintah memutuskan untuk menggunakan dana APBN untuk pembangunan ibu kota baru.
Keputusan ini tentu mengundang kritik dari sejumlah pihak, salah satunya disampaikan oleh politisi PKS, Mardani Ali Sera.
Baca Juga: UPDATE Harga Perhiasan Cincin, Liontin, Hingga Kalung Emas Edisi Sabtu 22 Januari 2022 di Galeri 24
Mardani Ali Sera bahkan secara terang-terangan mengungkit janji Jokowi mengenai ongkos pembangunan ibu kota baru yang tidak membebani APBN.
Ia menyebut bahwa waktu awal diumumkannya pembangunan Ibu kota baru, DPR merasa sangat senang karena pembangunan IKN tidak membebankan APBN.
“Nah loh waktu itu DPR senang sekali tidak memberatkan APBN,” tulis Mardani Ali Sera melalui cuitannya di Twitter @MardaniAliSera pada 22 Januari 2022.
Namun setelah ketok palu, ternyata keputusan tersebut diralat dan pemerintah memutuskan bahwa pembangunan IKN baru boleh memakai dana APBN.
“Sudah ketok palu, ternyata diralat, akan memberatkan APBN atau bangun IKN pakai APBN,” ujarnya.
Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI itu juga mengatakan bahwa saat ini banyak sekali proyek pemerintah yang justru mangkrak dan tidak terselesaikan.
Mardani memandang, masih banyak proyek pembangunan yang lebih membutuhkan dana APBN ketimbang pembangunan ibu kota baru.
“Banyak banget proyek2 dari APBN yg belum/tdk selesai, yang masih butuh banyak biaya,” jelasnya.
Baca Juga: Supir Truk Kecelakaan Maut Simpang Rapak Balikpapan Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara
Mardani Ali Sera lantas mengusulkan agar pemerintah fokus terlebih dahulu pada proyek-proyek yang masih mangkrak ketimbang menghamburkan banyak uang untuk pembangunan proyek baru.
Terlebih proyek pembangunan IKN baru ini dianggap perhitungannya tidak valid sehingga sering diralat.
“Bagusnya fokus kesana, jangan hambur2 uang lagi dengan tambah proyek baru, apalagi dalam perhitungan tdk valid sehingga diralat,” pungkasnya.***
