Network
KABAR BESUKI – Mantan Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Munarman dijerat dengan pasal yang memungkinkannya mendapat hukuman mati. Hal ini karena, JPU beralasan bahwa penggunaan pasal hukuman mati ini karena Munarman dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh di dalam organisasi FPI.
Tuntutan hukuman Mati Munarman itu disampaikan oleh JPU dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana terorisme yang digelar pada 2 Februari 2022.
Sontak saja, tuntutan hukuman mati terhadap Munarman ini menuai komentar dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Umum (Ketum) ProDEM, Iwan Sumule.
Melalui cuitannya di Twitter, Iwan Sumule menilai bahwa tuntutan hukuman mati yang diterima oleh Munarman adalah bukti bahwa hukum milik para penguasa.
“Bukti hukum milik para penguasa,” tulis Iwan Sumule seperti dikutip Kabar Besuki melalui cuitannya di Twitter @KetumProDEMnew pada 3 Februari 2022.
Menurut Iwan Sumule, tuduhan terorisme tidak pantas ditujukan pada sosok Munarman. Karena menurutnya, Munarman adalah sosok selalu mengedepankan kepentingan rakyat.
Iwan Sumule bahkan mengatakan bahwa dalam setiap tarikan nafas Munarman selalu membela kepentingan rakyat. Namun kini justru dituduh sebagai teroris.
“Tuduhan sebagai teroris saja tak patut, apalagi dituntut?” ujar Iwan Sumule.
“Jejak keaktivisan kawan Munarman dalam setiap tarikan nafasnya selalu membela rakyat malah dituduh sebagai pelaku teror,” tambahnya.
Lebih lanjut, Iwan Sumule bahkan para penguasalah yang justru merasa terteror dengan tindakan Munarman yang kerap mengkritisi pemerintah.
“Penguasa tampaknya merasa terteror ketika membela rakyat, iya gak sih?” ucapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, tim Densus 88 antiteror Polri menangkap Munarman pada 27 April 2021 lalu di kediamannya di daerah Pamulang, Tangerang Selatan.
Munarman diduga telah mengikuti kegiatan pembaiatan organisasi teror ISIS yang dilakukan di Makassar, Jakarta dan Medan.
Tak hanya itu saja, Munarman juga dituding telah menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana terorisme dan bermufakat jahat untuk melakukan tindakan terorisme.***
