Network
Pemerintahan Desa saat ini dalam kondisi sulit, ujar Anton. Masyarakat banyak yang mempertanyakan janji bantuan sosial dari pemerintah di tengah kondiri ekonomi yang semakin sulit,tetapi hingga kini belum juga terealisasi.
“ Kita ini kondisnya sangat sulit, berbenturan langsung dengan masyarakat yang mempertanyakan program bantuan dari pemerintah daerah, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan yang pasti , “ ucapnya.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Monitor Check Point Masuk Jatim dari Tol Ngawi
Demikian pula yang disampaikan Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rudi Hartono Latief, secara bijak seharusnya Bupati Banyuwangi tidak mengurangi nilai ADD, di tengah beban kerja Pemerintahan Desa yang sangat tinggi terhadap penanganan covid-19 di wilayahnya.
“ Kawan-kawan di desa saat ini ekstra kerja hingga 24 jam untuk penanganan covid-19, kalau ADD dikurangi hingga 76 juta akan mempengaruhi pendapatan mereka disaat kondisi ekonomi sedang lesu < “ ucap Rudi.
Asosiasi BPD memahami jika nantinya seluruh Kepala desa melakukan aksi penolakan atas pemotongan ADD. Sebagai salah satu bagian dari lembaga penyelenggara desa, pihaknya akan ikut mendukung langkah penolakan tersebut. ***
