Kendati demikian, Luhut mengklaim bahwa ada aspirasi dari rakyat yang menginginkan Jokowi untuk menjabat 3 periode. Menurutnya, hal itu sah-sah saja karena merupakan bagian demokrasi.
Luhut juga mengklaim bahwa dirinya memiliki data akurat soal dukungan masyarakat terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Suara rakyat itu kalau memang itu suara besar, iya kan DPR-nya parpol-parpolnya mesti dengar, itu kan konstituen dari para parpol-parpol itu tadi,” ujar Luhut.
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Gus Dur itu juga menyebut bahwa berdasarkan data, dari 110 juta subjek di akun media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu 2024 dan 40 persen menolak.
Mereka yang mendukung penundaan pemilu 2024 itu datang dari masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Kalau menengah ke bawah itu pengin tenang, pengen bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin, kan sakit gigi dengar kampret lah, cebong lah, kadrun lah, itu kan menimbulkan nggak bagus,” terangnya.
Kendati demikian, Luhut mengatakan bahwa persoalan wacana penundaan pemilu 2024 ini diwujudkan atau tidak, nantinya menjadi ranah MPR selaku pihak yang bisa mengubah atau mengamandemen UUD 1945 tentang Pemilu.***