Selain itu, Hersubeno Arief juga meragukan kesediaan investor untuk membiayai proyek IKN di Kalimantan meski pemerintah mengklaim bahwa penggunaan APBN hanya memakan 20 persen dari total anggaran pembangunan IKN.
"Walaupun dikatakan APBN-nya maksimal 20 persen dan sisanya nanti dibiayai investor, tetapi investor mana yang mau menanamkan investasinya di situ dengan tidak adanya kepastian bahwa pemerintahan setelah Jokowi akan melanjutkan membangun ibu kota baru?," tuturnya.***