Network
“Saya ulas hasil survei PDIP suaranya naik ke 21%, Partai Demokrat partai oposisi naik ke 12%, partai pendukung pemerintah lainnya turun, Golkar 7-8%, PKB 4%, Nasdem 7-8%, juga sisanya turun semua, termasuk Gerindra sekitar sekitar 13%, kenaikan suara Partai Demokrat mengejutkan, kalau utak atik politik dilakukan, jika semua ini didiamkan sampai tahun 2024, maka diperkirakan Partai Demokrat akan terus naik suaranya begitu juga PDIP. Ini menarik, ini anomali, namun ini menunjukkan pemerintah dengan partai pendukung utamanya PDIP agaknya telah terjadi pemisahan bagi konstituen alias PDIP saat ini berkesan hanya partai pendukung pemerintah bukan partai utama pemerintah, padahal PDIP adalah partai Pak Jokowi,” terang Bos 32 perusahaan itu.
Bossman kembali menjelaskan bahwa PDIP berhasil membuat pencitraan yang membuat orang-orang non partai sekitar presiden tidak disukai karena kebijakan dan kepentingan mereka, jadi suara PDIP dan Demokrat naik.
“Namun karena banyaknya anasir, orang-orang non partai di sekeliling presiden mendominasi kebijakan untuk kepentingan mereka, non partai membuat PDIP kemudian mengambil langkah menjaga jarak dan PDIP berhasil mencitrakan hal tersebut, jadi suara PDIP naik dan Demokrat naik adalah respon dari ketidaksukaan masyarakat terhadap kebijakan orang-orang non partai di sekeliling istana, hasil survei yang mengejutkan tersebut disikapi oleh pejabat yang tidak diuntungkan tersebut, pejabat non partisan atau bukan orang partai di sekeliling istana gerah, kepala mereka, kalau diadakan pemilu 2024 hanya 2 partai ini yang akan mendapat respon baik, sehingga lebih baik adalah tambah 2-3 tahun lagi menjabatnya alias kalau dihitung dari hari ini masih ada 5 tahun lagi menjabat, jauh lebih baik daripada tidak akan dapat apa-apa 2 tahun lagi dari sekarang atau hanya tersisa 2 tahun lagi peluangnya,” tutur Bossman detail.
Pengusaha yang memiliki 32 perusahaan itu menjelaskan bahwa yang menginginkan adanya perpanjangan jabatan adalah mereka yang partainya suaranya turun, dan yang menyuarakan juga menteri non partai.
“Makanya partai dan petinggi partai yang mendukung perpanjangan jabatan adalah partai yang suaranya turun dan dekat dengan pengatur negara ini di pusat pemerintahan, yaitu Golkar, PKB, PAN, yang memang turun jauh suaranya, dan yang menyuarakan juga menteri non partai atau yang partainya turun,” ungkapnya.
“Berdemo, menekan pemerintah adalah tujuan utamanya hanya satu, tidak ada perpanjangan jabatan, dan pastikan presiden menandatangani KEPPRES, 14 Februari 2024 adalah hari Pilpres, selama KEPPRES Pilpres 2024 itu belum ditandatangani maka demo mahasiswa atau mungkin bertambah unsur lainnya akan terus terjadi, berulang dan membesar,” terangnya.
Baca Juga: Cara Mengaplikasikan Skin Care dengan Benar, Lengkap Daftar Produk untuk Siang dan Malam Hari
Bossman juga menjelaskan kalau peristiwa demo kemarin adalah langkah awal, jika KEPPRES masih belum ditandatangani maka pilihannya adalah demo untuk melakukan parlemen jalanan.
“Peristiwa 114 kemarin adalah langkah awal, sifatnya hanya mereda sementara setelah demo usai, namun jika KEPPRES belum juga ditandatangani, maka keadaan akan terus memanas, jadi kalau belum ditandatangani juga, maka pilihannya adalah demo untuk melakukan parlemen jalanan, dan presiden akan di turunkan dan digoyang oleh parlemen jalanan, tentunya hal ini tidak dimaui oleh banyak pihak terutama incumbent, tidak terhormat, diturunkan di tengah jabatan, dan ini juga membuat citra Indonesia di mata dunia sebagai negara Demokrasi jadi tercoreng karena pencopotan jabatan di tengah jalan terjadi, walau kecil kemungkinan peluang pencopotan itu terjadi jabatan oleh parlemen jalanan, namun tekanan itu hanya bisa mereda kalau pilihannya adalah menekan KEPPRES Pilpres FEB 2024 atau ada collateral damage dicopot, siapa collateral damage tersebut? Yaitu mereka yang memprakarsai perpanjangan jabatan dicopot dari jabatannya sekarang,” jawab secara detail.
