Network
KABAR BESUKI – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu melayangkan kritik tajam terhadap pemerintah mengenai larangan ekspor minyak goreng.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan akan menyetop ekspor bahan baku minyak goreng, crude palm oil (CPO) dan minyak goreng.
Imbas dari kebijakan Presiden Jokowi tersebut ternyata membuat harga sawit menjadi anjlok dan merugikan para petani.
Menanggapi hal tersebut, Said Diddu menilai bahwa kebijakan melarang ekspor minyak goreng yang diteken oleh Presiden Jokowi justru membuat rakyat susah.
“Kesalahan kebijakan membuat rakyat susah,” tulis Said Didu seperti dikutip Kabar Besuki dari Twitter pribadinya @msaid_didu pada 27 April 2022.
Said Didu mengatakan bahwa kebijakan melarang ekspor minyak goreng ini jutsru tidak membuat harga minyak goreng dalam negeri turun.
Kebijakan larangan ekspor minyak goreng tersebut justru membuat para petani sawit merugi lantaran harga sawit yang anjlok.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmi Tetapkan Hari Cuti Bersama Tahun 2022, Catat Tanggal-tanggalnya Berikut Ini
“Petani sawit rugi, sementara harga minyak goreng juga gak turun,” ujar Said Didu.
Lebih lanjut, Said Didu juga menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah mengenai minyak goreng ini justru sangat sulit dicerna oleh akal sehat.
Ia bahkan menyebut bahwa kebijakan larangan ekspor minyak goreng ini justru menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi banyak tekanan dalam pembuatan kebijakan tersebut.
“Kebijakan minyak goreng sulit untuk dicerna akal sehat, menunjukkan bahwa pemerintah hadapi tekanan dalam pembuatan kebijakan tersebut,” terangnya.
Baca Juga: Lirik Lagu Patience Remix yang Dipopulerkan oleh Agnez Mo feat D Smoke
Said Didu lantas memberikan saran agar pemerintah segera mencabut larangan tersebut dan kembali mengizinkan ekspor minyak goreng demi menyelamatkan para petani sawit.
Selain itu, ia juga menyarankan untuk memungut pajak tinggi terhadap ekspor minyak goreng untuk subsidi minyak goreng.
“Izinkan ekspor, pungut pajak ekspor tinggi, gunakan hal pungutan untuk subsidi migor,” jelasnya.***
