Network
KABAR BESUKI - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengusulkan aturan perencanaan konsep produksi demi meningkatkan kualitas sinetron di tanah air.
KPI mengusulkan hal tersebut seiring dengan banyaknya pengaduan masyarakat terhadap penayangan sinetron di beberapa stasiun televisi free to air Indonesia.
Berdasarkan catatan KPI, terdapat sebanyak kurang lebih 1.598 aduan masyarakat terkait penayangan sinetron di televisi free to air Indonesia sepanjang 2019 hingga 2021.
Baca Juga: Sinetron Suara Hati Istri 'Zahra' Dihentikan, KPI: Berpotensi Langgar Hak Anak dan Pedoman Penyiaran
Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, aduan masyarakat yang masuk ke KPI terkait sinetron umumnya didominasi oleh adegan kekerasan dan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) atau klasifikasi usia program acara yang tidak sesuai dengan konten dan waktu penayangan.
Beberapa sinetron yang kontennya dianggap tidak sesuai dengan klasifikasi usia dalam STLS ditayangkan pada slot prime time, di mana pada waktu tersebut merupakan waktu 'neraka' bagi setiap stasiun televisi free to air Indonesia khususnya untuk penghuni lima besar klasemen Nielsen.
"Kurang lebih kalau kita lihat pengaduan terkait sinetron seperti ini persoalannya pada penempatan waktu. Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam tema dan adegan sinetron yang tayang sebelum pukul 22.00," kata Mulyo Hadi Purnomo sebagaimana dilansir Kabar Besuki dari laman resmi KPI Pusat pada Selasa, 6 Juli 2021.
Baca Juga: KPI Akui Penggunaan Telent di Bawah Umur yang Memerankan Adegan Dewasa Belum Ada Aturannya
Meski kerap menjadi tayangan primadona untuk mendulang rating dan share serta pendapatan iklan bagi stasiun televisi penghuni lima besar klasemen Nielsen, program sinetron menduduki peringkat kedua dalam hal jumlah sanksi pelanggaran yang dikeluarkan KPI setelah variety show.
