Aung San Suu Kyi Jadi Tahanan Politik, DK PBB Meminta Tahanan Politik Dibebaskan

KABAR BESUKI - Pasca kudeta yang dilakukan militer Myanmar, DK PBB selaku Organisasi Keamanan Dunia meminta militer myanmar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan para tahanan politik lainnya.

 

DK PBB tidak segan-segan menjatuhkan sanksi kepada Myanmar apabila mereka tidak segera membebaskan tahanan politik dan menyudahi kudeta yang mereka lakukan kepada Presiden terpilih Wyn Myint.

Amerika Serikat selaku DK PBB telah mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada Jenderal militer myanmar yang terbukti sebagai dalang di balik kudeta Myanmar pada hari Senin, 1 Februari 2021.

Baca Juga: Berumur ke-98 Hari Ini, Ini Awal Kisah Fatmawati Bertemu dengan Ir Soekarno

Akibat dari kudeta yang militer Myanmar lancarkan sendiri membuat suasana kota Yangon tampak mencekam, banyak penduduk sipil yang mengecam tindakan militer Myanmar yang lakukan, tidak hanya penduduk sipil saja, para guru juga ikut dalam kampanye demonstrasi untuk mengecam tindakan pemberontak militer myanmar.

 

''Kami hanya mendukung pemerintah terpilih dan akami akan selalu mendukung mereka, Kami sama sekali tidak menerima pemerintah yang mengambil alih kekuasaan dengan paksa,''  kata dosen universitas Nwe Thazin.

 

Peralihan kekuasaan yang berkepanjangan di dalam tubuh demokrasi Myanmar membuat benih-benih pemberontakan menggema di pemerintahan Myanmar, Min Aung Hlaing selaku Jenderal Militer Myanmar menyuarakan kudeta terhadap pemerintahan yang sah.

Partai yang di bawah naungan Aung San Suu Kyi sendiri memenangkan pemilu Myanmar dengan telak, komisi pemilu Myanmar sendiri mengatakan pemungutan suara pemilu kemarin sudah di laksanakan dengan adil.

 

Tetapi militer Myanmar menganggap telah terjadi kecurangan di dalam pemilu yang di laksanakan kemarin, mereka tidak menerima kemenangan Partai di bawah naungan Aung San Suu Kyi tersebut.

 

Untuk mengatasi krisis yang terjadi di Myanmar, DK PBB telah mengatakan ''perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan supremasi hukum."

 

Sejak kudeta militer yang terjadi kemarin senin, Aung San Suu Kyi ditangkap oleh militer Myanmar dan tidak terdengar kondisi keadaannya.

 

Joe Biden mengatakan, ''Amerika Serikat dan sekutunya telah bekerja sama untuk menangani masalah kudeta yang dilakukan Jenderal Myanmar."

 

Jake Sullivan sendiri telah menelpon Duta Besar Negara ASEAN untuk membahas masalah masalah Myanmar.

Baca Juga: TES OTAK! Gambar Kaki Laki-laki atau Perempuan? Cek Hal Mengejutkan Ini

Dalam jumpa pers nya Jake Sullivan mengatakan bahwa Joe Biden masih memikirkan sanksi apa yang akan Amerika Serikat jatuhkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kudeta militer Myanmar.

 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia serta para Menteri Luar Negeri anggota ASEAN telah mengadakan rapat khusus untuk membahas situasi di Myanmar.

 

Belum jelas sanksi apa yang akan diberikan kepada petinggi militer Myanmar dikarenakan sedikitnya kepentingan Luar Negeri Myanmar.

 

Perusahaan Jepang yang bergerak di bidang minuman Kirin Holdings sendiri telah mengakhiri kerja sama dengan Kolongmerat Myanmar imbas dari situasi yang tidak kondusif di dalam Myanmar.

 

Kirin Holdings mengatakan '' Kudeta militer tersebut telah mengguncang pondasi kerja sama."

 

Lembaga Keuangan Global sendiri telah meninjau Dana Moneter yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 senilai 350 Juta Dollar kepada Myanmar yang nanti akan mengakui pemerintahan yang baru atau tidak.***