Network
Satuan Tugas Nasional untuk Laut Filipina Barat menyatakan kekhawatirannya mengenai penangkapan ikan yang berlebihan, kerusakan lingkungan perairan, dan adanya risiko keselamatan navigasi.
Kementerian Luar Negeri China tidak langsung menanggapi kekhawatiran pemerintah Filipina tersebut pada hari Minggu 21 Maret. Panggilan ke kedutaan China di Filipina juga tidak memberikan jawaban.
Baca Juga: Menurut Studi: Pasangan Wanita Pendek dengan Pria Tinggi Membuat Hubungan Lebih Bahagia
Pengadilan internasional di tahun 2016 membatalkan klaim China terhadap 90 persen wilayah perairan Laut Natuna Utara, namun Beijing tidak mengakui keputusan tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, China telah membangun pulau-pulau, dan memasang jalur udara di sekitar perairan laut yang masih menjadi sengketa.
Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei semuanya mengklaim sebagian laut.
Pada bulan Januari, Filipina memprotes undang-undang baru China yang mengizinkan penjaga pantainya menembaki kapal asing, yang dianggapnya sebagai "ancaman perang".
Baca Juga: Keren! Drakor 'The Penthouse 2' dan 'Beyond Evil' Raih Rating Tertinggi
AS juga berulang kali mengecam upaya China yang dianggap bertujuan menindas negara tetangga untuk kepentingan militer, smenetara Beijing mengkritik jika Washinton terlalu mencampuri urusan internalnya.
Filipina berjanji akan terus memantau situasi ini dan secara damai serta proaktif menjalankan inisiatifnya untuk menjaga lingkungan keamanan pangan dan kebebasan bernavigasi di Laut Natuna Utara.***
