Network
KABAR BESUKI - Pemerintah Nigeria lewat Perusahaan telekomunikasi Nigeria memblokir akses ke Twitter pada hari Sabtu 5 Juni 2021 menyusul arahan peraturan yang bertujuan untuk menangguhkan raksasa media sosial AS itu tanpa batas waktu.
Sebuah langkah yang dikritik oleh para pegiat hak asasi dan diplomat sebagai lelucon atas kebebasan berbicara.
Pemerintah Nigeria mengatakan pada hari Jumat 4 Juni 2021, bahwa mereka telah menangguhkan aktivitas Twitter tanpa batas waktu, dua hari setelah platform tersebut menghapus tweet oleh Presiden Muhammadu Buhari yang mengancam akan menghukum para separatis regional di negara Afrika Barat itu.
Baca Juga: Resep Mudah Semur Daging Kepala Sapi Paling Empuk dan Gurih Bikin Ketagihan
Dilansir Kabar Besuki dari Reuters, setelah penangguhan, jaksa agung negara itu memerintahkan penuntutan segera terhadap mereka yang melanggar aturan yang melarang Twitter.
Dia tidak memberikan rincian siapa yang akan menjadi sasaran.
"Berdasarkan ketentuan kepentingan nasional, anggota kami telah bertindak sesuai dengan arahan Komisi Komunikasi Nigeria," kata Asosiasi Operator Telekomunikasi Berlisensi Nigeria (ALTON), membenarkan penangguhan tersebut.
Menteri Informasi Lai Mohammed mengatakan pada hari Jumat bahwa pemerintah telah bertindak karena "penggunaan platform yang terus-menerus untuk kegiatan yang mampu merusak keberadaan perusahaan Nigeria".
Baca Juga: 3 Bentuk Lidah yang Dapat Mengungkapkan Kepribadianmu, Simak Penjelasan dan Kamu Nomer Berapa
Dia tidak mengatakan apa bentuk penangguhan itu.
Pemerintah Buhari, yang menjalankan ekonomi terbesar di Afrika, tahun lalu mengusulkan undang-undang untuk mengatur media sosial menyusul protes terhadap dugaan kebrutalan polisi yang dipicu oleh kampanye di Twitter.
Demonstrasi menuntut reformasi kepolisian menarik perhatian dunia.
Twitter mengatakan pada hari Sabtu 5 Juni 2021, akan bekerja untuk memulihkan akses bagi semua orang di Nigeria yang mengandalkan platform untuk berkomunikasi dan terhubung dengan dunia, memposting tweet lain sehari setelah mengatakan penangguhan itu "sangat memprihatinkan".
Baca Juga: Ketua KPK Firli Bahuri Tidak Hadir dalam Debat Terbuka Terkait Polemik TWK
Kelompok hak asasi Amnesty International mengutuk penangguhan Twitter dalam sebuah tweet dan meminta pihak berwenang Nigeria untuk mengembalikan akses Twitter, berikut isi tweetnya.
"Segera membalikkan penangguhan yang melanggar hukum dan rencana lain untuk membungkam media, menekan ruang sipil, dan merusak hak asasi manusia Nigeria".
Buhari, yang merupakan penguasa militer Nigeria pada 1980-an, sebelumnya dituduh menindak kebebasan berekspresi. Pemerintahnya telah membantah tuduhan tersebut.
“Semua orang Nigeria memiliki hak atas kebebasan berbicara dan tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan hak itu. Setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus terukur, proporsional dan tidak menekan kebebasan dasar,” cuit Gill Atkinson, Wakil Komisaris Tinggi Inggris untuk Nigeria, Sabtu 5 Juni 2021.***
