Selain itu, Fadli Zon juga menilai kedekatan kedua negara baik secara historis maupun personal kepala pemerintahan kedua negara sangat memungkinkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan isu tersebut secara terbuka.
"Kedekatan kedua negara, baik secara historis maupun personal antara Presiden/Kepala Pemerintahan, sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk membahas isu yg sangat sensitif tersebut secara lebih terbuka," katanya.
Fadli Zon juga mengungkapkan, Indonesia juga perlu turun tangan secara multilateral untuk menyelesaikan isu larangan hijab bagi pelajar muslimah di India.
Dia mengatakan, Indonesia dapat menggunakan haknya sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk lebih aktif turun tangan mengatasi politik diskriminasi yang terjadi di India belakangan ini.
"Secara multilateral, Indonesia jg dapat mengoptimalkan perannya saat ini sbg Anggota Dewan HAM PBB. Sehingga, baik scr bilateral maupun multilateral, Indonesia memiliki kapasitas memadai untuk berperan lebih aktif," ujar dia.
Dia juga menegaskan, Indonesia harus bergerak aktif turun tangan mengatasi problem larangan hijab bagi pelajar muslimah di India sebagaimana amanat UUD 1945 yakni menciptakan perdamaian dunia.
"Ini semua tentunya sejalan dengan konstitusi kita, yaitu ikut menciptakan perdamaian dunia," ucapnya.
Terakhir, Fadli Zon mengingatkan peran besar dan kapasitas Indonesia di dunia internasional sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB.