Network
KABAR BESUKI - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon turut mengecam soal larangan hijab bagi pelajar muslimah di India yang memicu kisruh akhir-akhir ini.
Fadli Zon meminta Indonesia ikut turun tangan dalam mengatasi soal larangan hijab bagi pelajar muslimah di India yang menuai konflik.
Fadli Zon meminta hal tersebut karena Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang memiliki hubungan historis dengan India.
Fadli Zon meminta agar Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan bilateral maupun multilateral untuk menghentikan kebijakan politik diskriminatif bagi umat Islam khususnya kaum muslimah di India.
"Sbg bagian dr masy dunia yg memiliki peranan penting n hubungan historis dgn India, sy berharap Pemerintah Indonesia, ikut menyuarakan aspirasi umat Islam Indonesia yg prihatin dgn politik diskriminasi yg mengancam saudara2 Muslim di India, baik scr bilateral maupun multilateral," kicau Fadli Zon sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari akun Twitter @fadlizon pada Rabu, 16 Februari 2022.
Baca Juga: Tanggapi Isu Islamofobia di India oleh Rezim Modi, Fadli Zon: Bukan Terjadi Baru Kali Ini Saja
Fadli Zon menjelaskan pendekatan bilateral yang dapat dilakukan Indonesia terhadap India dalam mengatasi larangan hijab bagi pelajar muslimah di Negeri Bollywood itu.
Menurutnya, Indonesia dapat melalukan dialog dengan Pemerintah India karena kedua negara tersebut sama-sama menganut paham demokrasi.
"Secara bilateral, sbg sesama negara demokrasi terbesar di dunia, pemerintah Indonesia bisa membangun proses dialogis dengan pemerintah India," ujarnya.
Selain itu, Fadli Zon juga menilai kedekatan kedua negara baik secara historis maupun personal kepala pemerintahan kedua negara sangat memungkinkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan isu tersebut secara terbuka.
"Kedekatan kedua negara, baik secara historis maupun personal antara Presiden/Kepala Pemerintahan, sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk membahas isu yg sangat sensitif tersebut secara lebih terbuka," katanya.
Fadli Zon juga mengungkapkan, Indonesia juga perlu turun tangan secara multilateral untuk menyelesaikan isu larangan hijab bagi pelajar muslimah di India.
Dia mengatakan, Indonesia dapat menggunakan haknya sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk lebih aktif turun tangan mengatasi politik diskriminasi yang terjadi di India belakangan ini.
"Secara multilateral, Indonesia jg dapat mengoptimalkan perannya saat ini sbg Anggota Dewan HAM PBB. Sehingga, baik scr bilateral maupun multilateral, Indonesia memiliki kapasitas memadai untuk berperan lebih aktif," ujar dia.
Dia juga menegaskan, Indonesia harus bergerak aktif turun tangan mengatasi problem larangan hijab bagi pelajar muslimah di India sebagaimana amanat UUD 1945 yakni menciptakan perdamaian dunia.
"Ini semua tentunya sejalan dengan konstitusi kita, yaitu ikut menciptakan perdamaian dunia," ucapnya.
Terakhir, Fadli Zon mengingatkan peran besar dan kapasitas Indonesia di dunia internasional sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB.
Menurutnya, Indonesia memiliki kapasitas untuk mengatasi persoalan yang menimpa umat Islam khususnya yang terjadi pada pelajar muslimah di India maupun isu-isu serupa lainnya.
"Sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia, dan Anggota Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki kapasitas untuk turut merespon situasi yg terjadi di India hari ini. Bahkan situasi yang dialami muslim di Palestina, Rohingya, Uighur dan lain-lain," tuturnya.***
