KABAR BESUKI – DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas Pemandangan Umum fraksi-fraksi atas diajukannya nota keuangan RAPBD tahun 2021, Rabu (25/11/2020).
Rapat paripurna tetap digelar secara virtual dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono didampingi H.M Ali Mahrus dan diikuti puluhan anggota dewan dari lintas fraksi. Sedangkan Bupati Banyuwangi mengikuti rapat paripurna dari aula Rempeg Jogopati kantor Pemkab Banyuwangi.
Menanggapi PU fraksi PDI-Perjuangan, Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa eksekutif sependapat dengan pernyataan fraksi PDI-Perjuangan terkait kontri busi stakeholder dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi kedepan melalui langkah-langkah cepat, tepat dan fokus terpadu maupun sinergi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.
Baca Juga: Selamat Hari Guru! Simak Lirik Lagu 'Hymne Guru' yang Didedikasikan Untuk Para Guru
Terhadap stimulan bagi sektor pariwisata Bupati Anas menyampaikan bahwa pariwisata merupakan lokomotif yang menggerakkan perekonomian, dan beberapa hal yang akan dilakukan eksekutif antara lain, dengan verifikasi destinasi wisata, hotel,restoran dan kuliner.
“ Inovasi ini diharapkan mampu menggerakkan beberapa sektor ikutannya, dan dibukanya secara bertahap serta melalui sertifikasi terlebih dahulu merupakan salah satu strategi atau inovasi agar wisatawan mau berkunjung kembali ke Banyuwangi dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan , “ ucap Bupati Anas.
Baca Juga: Artis Kecil Fenomenal Azka Corbuzier Enggan Dikaitkan dengan Asmara Kalina dan Vicky Prasetyo
Terkait target PAD, eksekutif akan terus melakukan formulasi tata kelola pada setiap potensi PAD yang ada. Dan berupaya semaksimal mungkin di era pandemi covid-19 melalui optimalisasi pendapatan daerah secara komprehensif dan intensif sehingga target PAD yang telah ditetapkan bisa tercapai secara maksimal.
“Terhadap rencana Pemerintah pusat akan mengangkat guru honoren menjadi PPPK pada tahun 2021, Eksekutif akan mengusulkan formasi pengangkatan guru honorer sebanyak 3.519 orang sesuai jumlah guru honorer yang ada di Banyuwangi , “ ucap Bupati Anas melalui teleconference.
Baca Juga: DPRD Banyuwangi Minta Bagian Kesra Perhatikan Data Guru Ngaji
Menjawab Pemandangan Umum fraksi Demokrat, Bupati Anas menyampaikan, telah menjadi komitmen eksekutif untuk menyusun proyeksi APBD secara terukur dan prudent melalui pengalokasian anggaran kegiatan berbasis kinerja dengan tetap mengedepankan skala prioritas pada penanganan kesehatan akibat pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi serta tetap mengupayakan pencapaian target kinerja pembangunan daerah.
“Terkait dengan penurunan pendapatan daerah maupun belanja daerah tahun 2021, hal tersebut tidak lepas dari adanya penurunan transfer ke daerah dan Dana Desa sehingga berimbas pada penyesuaian alokasi belanja , “ jelas Bupati Anas.
Selanjutnya terhadap atensi fraksi Demokrat bahwa kontribusi sektor pertanian untuk pemulihan ekonomi, maka sudah selayaknya alokasi anggaran pertanian dapat porsi yang lebih memadai,Eksekutif sependapat.
“Infrastruktur jaringan irigasi yang dirancang dan dilaksanakan Dinas PU Pengairan juga dapat dihitung sebagai alokasi anggaran untuk menopang sektor pertanian yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat petani , “ ucapnya.
Baca Juga: Ashanty Buka Suara Soal Penangkapan Millen Cyrus atas Dugaan Penyalahgunaan Narkoba
Terkait belum adanya Lampiran 10 sampai dengan Lampiran 16 dalam RAPBD tahun 2021. Bupati Anas menjelaskan bahwa seluruh Lampiran merupakan report yang dihasilkan dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri No. 70 tahun 2019 dan Permendagri No. 90 tahun 2019.
Aplikasi SIPD merupakan aplikasi yang masih dalam tahap penyempurnaan sehingga masih terdapat beberapa report yang masih belum ready, terhadap hal ini Pemerintah Daerah telah berkoordinasi secara intens dengan Kemendagri , “ jelasnya.
Dan hingga kini aplikasi SIP tersebut masih dalam proses updating dan dapat berfungsi normal sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 yang kemudian menjadi bahan evaluasi oleh Pemerintah pusat.
“ Pemerintah pusat menegaskan tidak akan melakukan evaluasi terhadap RAPBD tahun 2021 bagi Pemda yang tidak menggunakan aplikasi SIPD , “ tegas Bupati Anas.
Bupati Anas juga menanggapi PU fraksi Partai kebangkitan Bangsa terkait dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan upaya menjaga sumber utama pertumbuhan salah satunya sektor pertanian.
Dijelaskan, dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 4,3 hingga 5,4 persen. Di sektor pertanian akan dilakukan lewat peningkatan revitalisasi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian panca usaha tani dan pengolahan pasca panen. Selain itu juga melalui fasilitasi infrastruktur, peningkatan kualitas SDM hingga fasilitasi sarana produksi pertanian berupa benih, pupuk dan obat-obatan. ***