Network
KABAR BESUKI - DPRD Kabupaten Banyuwangi bersama eksekutif, rapat koordinasi agenda strategi dan realokasi anggaran tahun 2020 untuk kebutuhan penanganan Covid-19.
Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara,SE mengatakan, rapat koordinasi bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait tindaklanjut instruksi Pemerintah Pusat yang melonggarkan penggunaan APBD tahun 2020 untuk upaya penanganan covid-19.
“ Dalam rakor tadi, eksekutif menyampaikan telah merealokasi anggaran sebesar 78 miliar untuk penanganan covid-19 di Banyuwangi , “ ucap Made Cahyana saat dikonfirmasi Kabar Rakyat, Kamis (02/04/2020).
Realokasi anggaran tahun 2020 untuk penanganan covid-19 berasal dari refocusing kegiatan, seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, mamin dan beberapa kegiatan fisik yang masih bisa ditunda.
“ Realokasi anggaran bisa digunakan untuk Rumah Sakit dan Ruang isolasi, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, penyemprotan disinfektan, sosialisasi dan yang terpenting untuk jaring pengaman sosial , “ jelas Made Cahyana.
DPRD juga meminta eksekutif untuk menambah alokasi anggaran jaring pengaman sosial atau social safety net dalam upaya meringankan beban masyarakat.
Khususnya bagi warga yang berpenghasilan harian, dampak dari diberlakukannya sosial distancing untuk mencegah penyebaran virus corona.
“ Ada pemikiran dari anggota dewan untuk menambah alokasi anggaran jaring pengaman sosial yang hanya di alokasikan sebesar Rp. 7 miliar, “ ungkap Made Cahyana.
Anggaran sebesar Rp. 7 miliar untuk jaring pengaman sosial dirasa kurang jika melihat banyaknya warga yang terdampak.
“ Hitungannya dana tersebut akan dibagi untuk 100 warga setiap desa diluar program PKH dan BPNT se Banyuwangi , kita ingin ada kenaikan, jika perlu anggaran DPRD bisa dikurangi untuk menambah, ini pendapat pribadi saya , “ ucapnya.
Made menambahkan, dibutuhkan penegasan dari Pemerintah Daerah kepada desa agar segera melaksanakan instruksi Kementerian Desa PDTT untuk ikut melakukan upaya pencegahan covid-19.
Diantaranya membentuk relawan desa tanggap covid-19, segera melaksanakan kegiatan padat karya tunai untuk membangkitkan ekonomi masyarakat desa serta mengelorakan budaya gotong royong.
“ Desa bisa menghimpun dana masyarakat yang mampu untuk membantu saudara kita didesa yang kurang mampu dampak dari penyebaran virus corona, “ ucapnya.
Sementara Sekretaris daerah, Ir.Mujiono menyampaikan, dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat, alokasi anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp. 78 miliar masih bisa berubah.
“ Skema maupun opsi kita dari anggaran sebesar Rp. 78 miliar masih bisa berkembang tergantung situasi, bisa berkurang juga bisa nambah, “ ucap Mujiono.
Skema Pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran penanganan covid-19 direncanakan hingga akhir tahun sembari melihat perkembangan yang terjadi.
Hadir seluruh pimpinan fraksi, Sekretaris Daerah Pemkab Banyuwangi, Ir,H. Mujiono, Asisten Administrasi Umum, Choirul Ustadi, Kepala Bappeda, Suyanto Waspo Tonda, Kepala BPBD, Fajar Swasana, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Blambangan, Direktur RSUD Genteng dan Dinas PU Cipta Karya dan Pemukiman. ***
