Network
KABAR BESUKI - Kemendagri telah menyusun sistem perencanaan informasi daerah (SIPD) terbaru bagi tiap-tiap daerah. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memberikan motivasi kepada pejabat penyusun program di lingkup Pemkab Banyuwangi untuk semangat dan cepat beradaptasi dengan SIPD terbaru.
SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri.
Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, Kemendagri menyusun SIPD ini untuk diterapkan oleh daerah. Oleh karena itu, Anas meminta ASN daerah yang terkait bisa segera beradaptasi dan semangat dalam proses penyesuaian tersebut.
Baca Juga: Calon Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Bikin Program Les Gratis hingga RT/RW
“Ini adalah sistem baru bagi kita, jadi benar-benar harus dipelajari dengan baik. Memang awalnya pasti sulit, apalagi sistem yang selama ini kita kembangkan yaitu Simral sudah kita pakai dalam 10 tahun terakhir ini. Nmaun semua harus cepat beradaptasi untuk kemajuan bersama,” ujar Anas sebagaimana dikutip dari BanyuwangiKab.go.id.
Sebelumnya Banyuwangi sendiri menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) yang dikembangkan sejak tahun 2008. Melalui sistem ini semua perencanaan mulai tingkat desa, hingga kabupaten, baik sistem penganggarannya, penatalaksanaannya hingga pelaporan keuangan daerah terintegrasi dan berkesinambungan. SIMRAL juga telah banyak di copy dan digunakan oleh banyak daerah di Indonesai.
Baca Juga: Resep Donat Bomboloni, Ikuti Cara Membuatnya Agar Empuk dan Enak
“Harapan kami, semoga dengan penerapan sistem baru SIPD ini, akan semakin memudahkan daerah dalam semua proses pembangunan. Juga bisa membawa kemajuan bagi semua daerah di Indonesia,” ujar Anas.
“Apalagi dengan SIPD pemerintah pusat bisa langsung memantau program pembangunan dan kondisi keuangan daerah, hingga pusat bisa langsung mengintervensi apabila ada daerah yamg mengalami defisit maupun hambatan lainnya,” imbuh Anas yang juga ketua Asosiasi Kepada Daerah Indonesia (Apkasi) ini.
