KABAR BESUKI - Anies Baswedan adalah, Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 hingga 2022.
Diketahui, DKI Jakarta beberapa kali ditimpa kasus korupsi.
Dan yang terbaru adalah persoalan pengadaan lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk proyek DP Rp0.
Baca Juga: Para Wanita Harus Tahu! 10 Bahan dan Berikut Cara Melembutkan Kaki Seperti Bayi yang Baru Lahir
Baca Juga: Berdalih Terapi Kanker Payudara, Dosen di Jember di Periksa Polisi Terkait Pelecehan Seksual
Baca Juga: 10 Tips Melindungi Diri dari Bahaya, Dapat Anda Gunakan Agar Lebih Aman
Saat ini, Anies Baswedan membeberkan tiga penyebab munculnya budaya korupsi di Indonesia yang menimpa para pejabat baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta di pemerintahan daerah.
Didalam keterangannya Anies menjelaskan untuk korupsi yang dilakukan karena kebutuhan, bisa dicegah dengan memberikan penghidupan yang layak.
Dilansir dari Antaranews.com, "Setidaknya ada tiga, pertama korupsi karena kebutuhan, kedua korupsi karena keserakahan, lalu ketiga korupsi karena sistem," kata Anies.
Baca Juga: Siwon 'Agung' Super Junior Ingin Kunjungi Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung
Baca Juga: Apa Penyebab Selulitis? Berikut Ulasan Mengenai Selulitis, Penyebab Serta Gejala yang Ditimbulkan
Menurut Anies, korupsi karena keserakahan solusinya adalah dengan memberikan sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu. Karena serakah itu 'infinite'. Tidak ada ujungnya.
"Kami garis bawahi, misalnya, ada kejadian maka langkah yang dilakukan pemprov sederhana, langsung memberhentikan, langsung diganti, proses hukum dijalankan dan tidak ada toleransi sedikitpun pada siapapun yang terlibat dalam praktek korupsi itu," kataAnies.
Sedangkan menurutnya, korupsi karena sistem terjadi akibat adanya proses yang membuatnya terjebak dalam praktik korupsi.
"Tugas kita melakukan inovasi dalam mengendalikan praktik itu," tambah Anies.
Baca Juga: Siwon 'Super Junior' Mengaku Punya Hobi Baru Selama Pandemi Covid-19
Jika Menemukan adanya praktik korupsi di lingkungan Pemprov DKI, Anies Baswedan menyatakan tidak akan ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam praktik korupsi.***