KABAR BESUKI - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon saat ini tengah menyoroti kebijakan pemerintah mengenai vaksin berbayar atau vaksin gotong royong.
Meski program vaksinasi berbayar saat ini sedang ditunda oleh pemerintah, Fadli Zon justru memberikan pendapat agar program vaksinasi ini justru dibatalkan, bukan ditunda.
Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk memberlakukan program vaksinasi berbayar ini merupakan kebijakan yang tidak etis.
“Dengan tingkat vaksinasi yang baru menyentuh kurang lebih 5 persen penduduk, kebijakan mengubah vaksin menjadi ‘private goods’ adalah sebuah keputusan yang sangat tidak pantas,” ungkap Fadli Zon seperti dikutip dalam kanal Youtube pribadinya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memperbaiki metode dan pendistribusian vaksin, bukan malah menyelesaikannya dengan menyerahkan kepada mekanisme pasar.
“Ingat, BUMN adalah alat negara untuk mengintervensi pasar dna meng-counter ketidakadilan pasar, bukan alat negara untuk mendapatkan keuntungan di tengah penderitaan rakyat," jelasnya.
Baca Juga: NASA Melihat Jakarta akan Terancam Tenggelam, Dijelaskan Ternyata Penyebabnya Hal Ini
Fadli Zon juga mengungkap beberapa alasan lain yang membuat vaksinasi berbayar ini harus ditolak dan bukan ditunda.
Pertama, vaksin berbayar ini dinilai dapat memperpanjang daftar inkonsisten mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19.
Hal ini dikarenakan, pemerintah telah berulang kali mengubah berbagai kebijakan mengenai program vaksinasi, mulai yang awalnya gratis, hingga harus berbayar.
“Inkonsistensi kebijakan ini berbahaya karena bisa menggerus kepercayaan rakyat, bukan hanya kepada pemerintah, tetapi kepada situasi pandemi itu sendiri,” jelas Fadli Zon.
Baca Juga: Presiden Jokowi Mulai Bagi-bagi Obat Covid-19 Secara Gratis! Simak Berikut Cara Mendapatkannya
Kedua, program vaksin berbayar ini harus ditolak karena hanya sedikit negara di dunia yang menerapkan kebijakan ini.
Ketiga. Kebijakan vaksinasi berbayar ini dinilai sangat tidak etis lantaran dibeli dari uang rakyat dan kembali diperjual belikan kepada rakyat.
“Jadi vaksin ini dibeli dari uang rakyat tapi kini hendak kembali dijual lagi kepada rakyat melalui perusahaan negara, jelas sangat tidak etis,” tegasnya.
Alasan terakhir vaksin berbayar ini harus ditolak yakni karena kebijakan ini dinilai sangat mencederai rasa keadilan.
Hal ini karena, program vaksin berbayar ini hanya bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke atas dan sulit dijangkau untuk masyarakat menengah kebawah.
Baca Juga: Luhut Ungkap Varian Delta Jadi Penyebab Kasus Covid-19 Sulit Dikendalikan
“Mereka yang punya uang bisa dipastikan bisa memperoleh vaksin, sementara golongan yang tidak mampu hanya bisa menunggu vaksinasi pemerintah yang entah kapan menjangkau mereka,” ungkapnya..
Fadli Zon juga menegaskan bahwa kebijakan mengenai vaksinasi berbayar ini merupakan kebijakan yang tidak etis dan tidak bermoral.***