KABAR BESUKI - Banyak ekonom Indonesia menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digenjot Presiden Jokowi tak akan balik modal.
Sejumlah analisis dari ekonom Indonesia yang menyebut proyek kereta cepat tak akan balik modal juga menuai perhatian dari pakar hukum tata negara Refly Harun.
Refly Harun membongkar motif lain dari investor China di balik proyek kereta cepat yang disebut tak akan balik modal.
"Apa yang hendak dituju oleh investor China? Salah satunya adalah pengembangan kawasan di sekitar kereta api tersebut. Dalam konteks ini, ada daerah Walini yang dulu digembar-gemborkan, tapi sekarang gak tau perkembangan terakhirnya yang diikutsertakan nanti sebagai transit oriented development (TOD)," kata Refly Harun sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Sabtu, 23 Oktober 2021.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Presiden Jokowi Dapat Bisikan 'Dukun' untuk Teruskan Proyek Kereta Cepat
Refly Harun menyebut investor China nantinya akan mengembangkan kawasan Walini sebagai kota satelit di masa mendatang.
Dia menyebut, akan ada kawasan perumahan yang nantinya siap dibangun di kawasan Walini.
Akan tetapi, perumahan tersebut diprediksi hanya akan mampu dihuni oleh orang-orang yang memiliki banyak uang, termasuk warga negara China.
"Dikembangkanlah nanti Walini sebagai kota satelitte, dan mungkin nanti ada perumahan-perumahan yang hanya bisa dijangkau oleh kaum berduit saja, termasuk juga barangkali pihak China sendiri," ujarnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Disebut Terjebak 'Pinjol' Kereta Cepat, Rocky Gerung: Ini Adalah Penipuan
Refly Harun mengatakan dengan mengacu pada perhitungan ekonom, jika harga tiket kereta cepat per individu dibanderol seharga Rp400.000 dan selalu penuh setiap harinya, tak akan menjamin untuk balik modal setidaknya dalam waktu 100 tahun.
Bahkan kata dia, dengan asumsi pendapatan Rp1 triliun per tahun juga tak menjamin akan balik modal.
"Dengan asumsi tiket Rp400.000, keretanya penuh terus, dan lain sebagainya, ada yang menghitung bahwa investasinya tidak akan balik 100 tahun. Karena hitungannya adalah pendapatan per tahun itu kira-kira dari tiket kalau tidak salah Rp1 triliunan," ucapnya.
Refly Harun mengatakan, waktu 100 tahun tak akan cukup untuk mengembalikan investasi proyek kereta cepat yang ditaksir mencapai Rp100 triliun.
Dia mengungkapkan, angka tersebut belum termasuk apabila terdapat kebutuhan lainnya yang harus dibiayai.
"Jadi kalau misalnya investasinya sampai Rp100 triliun, untuk mengembalikan modal pokoknya saja butuh 100 tahun. Belum lagi kita lihat kebutuhan-kebutuhan lainnya," tuturnya.***