KABAR BESUKI - Pengamat kebijakan publik, Said Didu memberikan kritik tajam terkait permainan bisnis tes PCR yang dilakukan oleh para Menteri di kabinet Presiden Jokowi.
Said Didu lantas membandingkan era kepemimpinan era Presiden Jokowi dengan era orde baru. Ia menyebut rezim di era Presiden Jokowi dengan sebutan rezim Kodok.
Said Didu menjelaskan bahwa ‘kodok’ ini merupakan singkatan dari Korupsi, Oligarki, Dinasti, Otoritarian, dan Koncoisme.
Baca Juga: Densus 88 Sita Ratusan Kotak Amal yang Diduga Jadi Sumber Dana Teroris, Fadli Zon: Islamofobia Akut
Bukan tanpa alasan, Said Didu mengatakan bahwa era Presiden Jokowi saat ini banyak dimanfaatkan oleh para oligarki dan penguasa untuk meraup keuntungan di tengah penderitaan rakyat.
Terlebih baru-baru ini beredar sebuah kabar yang menyebut bahwa salah satu pejabat negara, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan diduga terlibat dalam bisnis tes PCR.
Menurut Said Didu, terbukanya bisnis tes PCR ini menjadi puncak dari kenyataan kekuasaan para oligarki.
“Terbukanya bisnis PCR ini kita sudah menduga dulu bahwa ini terjadi oligarki yang sangat nyata,” kata Said Didu seperti dikutip Kabar Besuki dari kanal Youtube MSD.
Said Didu lantas memberikan sindiran tajam terkait pernyataan Luhut yang sempat menyebut bahwa adanya bisnis tes PCR bukan untuk meraup keuntungan melainkan untuk membantu masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Said Didu mengatakan bahwa para pejabat yang mengklaim tidak mencari keuntungan dengan bisnis PCR ini adalah orang-orang yang akal sehatnya rusak.
“Banyak yang mengatakan bahwa ini bisnis sosial, jumlahnya kecil, tidak untuk mencari keuntungan, nah ini menurut saya akal sehatnya sudah rusak,” ujar Said Didu.
Baca Juga: 4 Pilar Pengembangan 'Indonesia Spice Up The World', Salah Satunya Indonesia Destinasi Kuliner
Lebih lanjut, Said Didu juga mengatakan bahwa para pejabat negara yang sengaja menempatkan kepentingan bisnis dalam proses kebijakan publik merupakan kesalahan yang fatal.
Said Didu menyebut bahwa para pejabat yang membuat kebijakan namun justru ikut ‘bermain’ bisnis PCR memiliki etika paling rendah.
“Menurut saya ini etika biadab adalah yang bikin aturan, berbisnis, kemudian memeras rakyat pada saat bencana itulah menurut saya etika paling rendah,” katanya.
Seperti diketahui sebelumnya, tidak hanya Menko Luhut yang diduga terlibat bisnis PCR, Menteri BUMN Erick Thohir juga diduga terlibat permainan bisnis tes PCR.
Hal ini karena, perusahaan milik kedua menteri itu diduga terlibat dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (PT GSI) yang menjalankan bisnis tes PCR.
Menanggapi adanya tuduhan tersebut, baik Erick Thohir maupun Luhut menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengambil keuntungan sedikitpun dari bisnis PCR yang dijalankan oleh PT GSI.
Luhut bahkan sempat memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menerima uang sepeserpun dari bisnis PCR yang dijalankan PT GSI.***