KABAR BESUKI – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya buka suara terkait tudingan keterlibatan bisnis PCR.
Erick Thohir mengatakan bahwa tudingan yang menyebut dirinya terlibat dengan bisnis PCR hanyalah sebuah fitnah dan tuduhan tanpa bukti.
Hal ini diungkap langsung oleh Erick Thohir saat menjadi bintang tamu dalam acara Kick Andy yang diunggah di kanal Youtubenya.
“Pejabat publik punya risiko bahwa dia harus menerima juga fitnah, tetapi tentu fitnah ini kan harus dibuktikan,” kata Erick Thohir seperti dikutip Kabar Besuki dari kanal Youtubenya.
“Tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data,” tambahnya.
Baca Juga: Ayah Tubagus Joddy Minta Maaf Atas Kecelakaan Maut Vanessa Angel: Joddy Siap Menerima Hukuman
Pria yang juga menjadi Ketua Pelaksana tim pengendalian Covid-19 itu mengatakan keterlibatannya dengan PT GSI itu hanya untuk membantu masyarakat.
Karena menurutnya, PT GSI itu adalah sebuah kegiatan bisnis yang untuk dibalikkan kegiatan masyarakat.
“Kalau sekarang semua yayasan dituduh untuk memperkaya diri sendiri berarti sekolah, rumah sakit, sama semua dong, menguntungkan diri sendiri, bantuan sosial jga menguntungkan diri sendiri, gak bisa seperti itu,” ujar Erick Thohir.
Erick Thohir juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sama sekali mengikuti kerja sama atau pendirian PT GSI.
Pria yang pernah menjadi ketua pelaksana Asian Games itu juga mengatakan bahwa sejak awal dirinya diminta untuk menjadi Menteri oleh Presiden Jokowi, ia sudah melepas seluruh jabatannya.
Baca Juga: Ivan Gunawan Cium Mesra Ayu Ting Ting, Netizen: Berani Cium Doang, Berani Nikahin Kagak?
“Sejak awal saya diminta Bapak Presiden, saya sudah melepaskan seluruh jabatan saya,” ungkapnya.
Tak hanya itu saja, Erick Thohir juga mengatakan bahwa dirinya selalu melaporkan harta kekayaan secara transparan ke KPK.
“Saya melaporkan harta kekayaan saya secara transparan di KPK, di pajak dan Alhamdulillah konsisten sampai hari ini,” ujar Erick Thohir.
Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan bahwa tudingan bisnis PCR yang menyeret namanya ini menjadi sebuah risiko yang harus ia ambil sebagai seorang pejabat publik.***