KABAR BESUKI – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap usulan presidential threshold (PT) Nol Persen (0%) di Indonesia.
Firli Bahuri berharap dengan adanya presidential threshold nol persen ini demokrasi di Indonesia tidak lagi diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.
Hal ini karena, Firli mengatakan bahwa untuk mengikuti ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), calon Gubernur atau Walikota harus mengeluarkan modal besar untuk mencari dukungan para penguasa atau partai politik untuk mendapatkan bantuan modal.
Inilah yang menurut Firli Bahuri bisa menjadi pintu masuk terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.
Pernyataan Firli Bahuri soal presidential threshold nol persen bisa menurunkan korupsi ini tentu menuai komentar dari berbagai pihak. Salah satunya dari mantan politisi partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.
Menurut Ferdinand Hutahaean, presidential threshold nol persen tidak akan mengubah perilaku koruptif di Indonesia.
Bukan tanpa alasan, Ferdinand Hutahaean juga mengatakan bahwa presidential threshold ini diusulkan oleh pihak-pihak radikalis.
“PT 0% akan menurunkan korupsi? Saya banyak pernyataan ketua @KPK_RI terkait ini, lihat saja siapa-siapa saja yang ingin PT 0% ini jadi syarat, ada 2, pertama kelompok yang tidak berani melakukan pembuktian terbalik harta kekayaannya, kedua kelompok terkait pihak-pihak radikalis,” tulis Ferdinand Hutahaean melalui cuitannya di Twitter pada 17 Desember 2021.
Ferdinand Hutahaean meyakini bahwa adanya presidential threshold ini tidak akan mengubah perilaku koruptif di Indonesia.
Ia bahkan menyarankan Firli Bahuri untuk mengusulkan UU ke DPR agar keuangan partai politik bisa diaudit BPK ketimbang mengurusi presidential threshold.
“PT 0% tidak akan mengubah perilaku koruptif di negeri ini sepanjang partai politik tak mampu jadi pabrik negarawan dan ASN tak mampu dibentuk bermental pelayanan publik,” ujarnya.
Ferdinand Hutahaean bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa usulan presidential threshold nol persen ini hanyalah analisis Firli Bahuri yang terlalu dangkal.
“Ketua @KPK_RI Firli Bahuri asal bicara dengan analisis terlalu dangkal..!,” tegasnya.
Lebih lanjut, pria yang kini aktif sebagai pegiat media sosial ini menyarankan agar Firli Bahuri fokus untuk memberantas korupsi ketimbang ikut-ikutan bicara tentang politik.
Karena menurutnya, upaya untuk mengubah presidential threshold ini hanya upaya dari kelompok tamak yang ingin menjadikan Indonesia sarang radikalisme dan sarang maling uang rakyat (koruptor).
“Upaya PT 0% itu hanya upaya dari kelompok yang tamak, yang ingin menjadikan negara ini sarang radikalisme dan sarang koruptor,” pungkasnya.***