Network
KABAR BESUKI - Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk bekerja sama untuk memerangi diskriminasi internasional terhadap minyak sawit, kata para pemimpin negara di Jakarta, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021.
Dilansir kabar besuki dari laman channel news asia, dalam jumpa pers usai pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan:
"Mengenai masalah minyak sawit, Indonesia akan terus memerangi diskriminasi terhadap minyak sawit dan perjuangan ini akan lebih banyak. efektif jika dilakukan bersama,” kata Presiden Indonesia, Joko Widodo.
Baca Juga: Spektakuler! Streaming Ikatan Cinta RCTI Tembus Rekor Baru Lebih dari 1,7 Juta Penonton
“Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dari Malaysia dalam masalah sawit ini,” imbuhnya.
Indonesia dan Malaysia adalah pengekspor minyak sawit terbesar di dunia.
Muhyiddin mengatakan kedua pemimpin menyatakan keprihatinan mereka atas kampanye anti-minyak sawit yang terjadi di Eropa dan Australia.
“Kampanye anti sawit ini tidak berdasar, tidak mencerminkan keberlanjutan industri sawit dunia, dan bertentangan dengan komitmen Uni Eropa (UE) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang praktik perdagangan bebas,” tutur Muhyiddin.
Baca Juga: 6 Hal yang Seharusnya Tidak anda Lakukan Saat Menggunakan Baking Soda, Salah Satunya Merusak Kulit
Perdana menteri mengatakan dia memberi tahu Joko Widodo bahwa Malaysia telah memulai tindakan hukum terhadap UE pada 15 Januari di WTO, seperti yang telah dilakukan Indonesia sebelumnya.
“Malaysia akan terus bekerja sama dengan Indonesia dalam masalah diskriminasi kelapa sawit, terutama dalam penguatan Dewan Negara Produsen Minyak Sawit, sehingga kita dapat melindungi industri minyak sawit dan menyelamatkan jutaan petani kecil yang mata pencahariannya hanya bergantung pada minyak sawit di Malaysia. dan Indonesia, "kata Muhyiddin.
Ini adalah kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin ke luar negeri sejak menjabat tahun lalu. Ia tiba di Jakarta pada Kamis sore atas undangan dari Joko Widodo.
Kedua pemimpin tersebut juga membahas isu-isu terkait perlindungan TKI di Malaysia, kabut asap lintas batas, dan penerapan jalur hijau timbal balik.
Pertemuan ASEAN tentang Myanmar
Baca Juga: Ternyata Tindakan Pencegahan COVID-19 Ini Tidak Perlu, dan Ini Bukan Rekomendasi
Jokowi, demikian sebutan presiden Indonesia, mengatakan kedua pemimpin itu juga membahas krisis politik yang terjadi di Myanmar saat ini.
Mereka telah menginstruksikan menteri luar negeri masing-masing untuk berbicara dengan ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) agar dapat diadakan pertemuan tentang masalah tersebut, tambahnya.
Bersamaan dengan itu, Muhyiddin mengatakan situasi politik saat ini merupakan langkah mundur dalam proses demokrasi di negara ini.
"Kekhawatiran gejolak politik di Myanmar akan membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu," tutur Muhyiddin.
Terkait masalah Laut China Selatan, Joko Widodo mengatakan stabilitas di kawasan dapat dicapai jika semua negara menghormati hukum internasional, termasuk United Nations Convention for the Law of the Sea.
Baca Juga: Warriors Menang Telak Lawan Mavericks, dan Tanpa Adanya Center
Mr Muhyiddin mendesak semua pihak untuk menghindari tindakan yang akan menimbulkan ketegangan dan bersifat provokatif
"Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan Laut China Selatan secara konstruktif, dengan menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai," katanya.
Setelah pertemuan tersebut, kedua pemimpin melanjutkan untuk melakukan sholat Jumat di Masjid Baiturrahim di dalam halaman istana, diikuti dengan makan siang resmi yang diselenggarakan oleh Joko Widodo.
Baca Juga: Cara Jitu Membuat Rambut Panjang dan Tebal dengan Cepat Hanya dalam 30 Hari
Protokol ketat COVID-19 diberlakukan untuk kunjungan ini, kata kementerian luar negeri Malaysia sebelumnya dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa tidak akan ada kontak fisik selama perjalanan.
Muhyiddin juga menginstruksikan durasi kunjungan resmi kurang dari 24 jam untuk meminimalkan risiko di tengah pandemi.
Dia akan kembali ke Malaysia segera setelah makan siang berakhir dan menjalani karantina wajib seperti yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, menurut pernyataan kementerian luar negeri.***
