Network
KABAR BESUKI - Satgas Covid-19 menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat mobilitas masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran varian baru virus corona sehingga lebih mudah terkendali.
Pihaknya mengatakan bahwa mutasi virus yang kini hadir dengan beberapa varian baru harus segera dihentikan agar tidak berdampak jauh lebih buruk.
"Jika mutasi virus dibiarkan, maka akan semakin banyak varian Covid-19 yang muncul dan berpotensi berdampak buruk dalam upaya pengendalian Covid-19," kata Wiku Adisasmito selaku juru bicara Satgas Covid-19 sebagaimana dilansir Kabar Besuki dari ANTARA pada Jumat, 7 Mei 2021.
Baca Juga: KRI Nanggala 402 Rutin Jalani Pemeliharaan, Kasal: Masih Layak Digunakan untuk Latihan Tempur
Wiku mengatakan apabila langkah pengetatan tidak segera diberlakukan, maka dampak buruk yang akan ditimbulkan akan semakin besar.
Akibatnya, tujuan untuk menghentikan laju pandemi yang saat ini belum tercapai tidak dapat terwujud sesuai dengan harapan.
Tak hanya itu, satu hal lain yang paling dikhawatirkan adalah menurunnya tingkat efektivitas vaksin yang saat ini gencar diberikan kepada masyarakat luas.
Baca Juga: Nasi atau Pasta yang Sudah Lama Bisa Sebabkan Keracunan Hingga Kematian, Ini Cara Mengatasinya
Sebab, pengembangan vaksin dilakukan dengan jenis-jenis virus yang spesifik dan memerlukan waktu yang cukup lama.
Begitu pula terkait tingkat akurasi testing karena lokasi-lokasi mutasi yang berbeda-beda untuk setiap variannya.
"Potensi efek negatif ini sedang dipelajari lebih lanjut, dan semua temuan hasilnya akan diberitahukan kepada masyarakat," katanya.
Baca Juga: 6 Zodiak Paling Workaholic alias Gila Kerja, Sulit untuk Mengalihkan Perhatian Mereka dari Pekerjaan
Di satu sisi, pemerintah juga menyoroti pentingnya keberadaan posko dalam menjaga kepatuhan protokol kesehatan dan meningkatnya kasus aktif yang dapat membludak sewaktu-waktu.
Menurutnya, kepatuhan terhadap protokol kesehatan sebaiknya dapat ditingkatkan dan dipantau melalui berbagai posko yang tersebar hingga ke tingkat desa atau kelurahan bahkan tingkat RT/RW.
Lemahnya peran posko dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan menyebabkan naiknya kasus terkonfirmasi positif di lima provinsi yakni Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah.
Baca Juga: 10 Ciri-Ciri Perfeksionis Garis Keras yang Dapat Memberi Dampak Buruk Pada Kesehatan Mental
Lima provinsi itu diketahui mengalami kenaikan kasus aktif secara konsisten hingga mencapai delapan persen.
"Lima provinsi ini menjadi perhatian karena tidak hanya kasus aktifnya yang mengalami tren kenaikan, namun juga angkanya melebihi persentase kasus aktif nasional," ujarnya.
Bahkan, keberadaan posko di lima provinsi tersebut dinilai sangat tidak proporsional sehingga pemerintah daerah diminta untuk segera menambah jumlah posko sesuai dengan landasan hukumnya dan menyediakan anggaran yang dibutuhkan.
Baca Juga: Jelang Lebaran, Bupati Ipuk Blusukan Sekaligus Sidak Pusat Perbelanjaan
"Segera lapor kepada Satgas pembentukan operasionalisasi posko di lima provinsi ini. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam seluruh prosesnya, dari mulai pembentukan posko, pelaksanaan fungsi posko dan juga menjaga protokol kesehatan agar kenaikan kasus aktif seperti ini bisa cepat diatasi," tutur Wiku mengakhiri wawancara.***
