Network
Sementara itu, pada acara pembukaan peresmian tersebut, Jokowi menceritakan berdasarkan pengalaman yang dialaminya sejak 2008, saat dirinya masih menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi Presiden, belum bisa merealisasikan pengolahan sampah menjadi listrik.
"Proses pengolahan sampah yang sebentar lagi akan kita lihat, ini sudah sejak 2018 saya siapkan perpresnya, saya siapkan PP-nya," ujar Presiden Jokowi.
"Sehingga keluar Perpres 16 Tahun 2018 mengenai investasi. Keluar lagi Perpres 35 Tahun 2018 mengenai tarif listrik, untuk memastikan pemda berani mengeksekusi," imbuhnya.
Menurut Jokowi, memang tidak mudah merealisasikan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sehingga, ia mengeluarkan perpres dan peraturan pemerintah tersebut agar seluruh kota bisa merealisasikan hal tersebut.
Diketahui, PP No. 35 Tahun 2018 tersebut diterbitkan sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah yang ditunjuk agar mempercepat realisasi pembangunan instalasi PSEL.
Menurutnya urusan sampah bukan hanya urusan menjadikan sampah menjadi listrik saja. Tapi juga terkait urusan kebersihan kota, karena nanti kalau ada masalah pencemaran karena sampah yang ditumpuk, kemudian saat musim hujan juga bisa menghasilkan limbah lindi, problem atau masalah dapat terjadi dari segala aspek.
Dengan demikian Jokowi mengapresiasi dan menghargai instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik yang berbasis ramah lingkungan sudah terealisasi di Surabaya.
"Nanti kota-kota lain saya perintah untuk, udah lah nggak usah ruwet-ruwet pakai ide-ide, udah lah lihat saja Surabaya, tiru, kopi. Saya rasa itu saja,” tutur Presiden Jokowi.
