Network
Baca Juga: PPKM Darurat Diberlakukan, Diprediksi Terjadi Dampak Buruk Tidak Punya Uang Pemasukan dan Banyak PHK
“Jadi kalau misal gaji pekerja Rp3 juta, maka Pemerintah membayar separuhnya Rp1,5 juta lewat BPJS. Sisanya baru kami bayar langsung. Ini agar pekerja tetap menerima utuh gajinya, dan pelaku pusat perbelanjaan lebih bisa mengatur cash flownya, defisitnya biar tak terlalu dalam,” tutur Alphonzus Widjaya, sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari YouTube TVOneNews.
Untuk jumlah tenaga kerja, sejauh ini ada dua kategori. Ada yang bekerja langsung di bawah pengelola, dan sebagian besar berada di bawah penyewa.
Sehingga secara total akan ada ancaman 2,5 juta orang akan kehilangan pekerjaan jika PPKM Darurat ini dilaksanakan.
“Paling enggak biaya listrik disupport, pajak. Tidak dapat kami pungkiri, tiap bulannya kami juga pusing dengan gaji karyawan, kami juga maunya tidak ada PHK, tapi sampai kapan kami bisa bertahan terus kalau kondisi seperti ini,” kata Alphonzus Widjaya.
Ia berharap apa yang telah diungkapkan Asosiasi Mall bisa tercapai, yakni pemberian separo dari gaji pemerintah.
Pasalnya, selama pandemi yang melanda Indonesia, sektor pusat perbelanjaan tidak pernah mendapat rangsangan yang signifikan dari pemerintah.***
